Keinginan Zakat Dikelola Pemerintah Tuai Kritikan

 

Matamatanews.com.JAKARTA—Sebelumnya, Bappenas menyatakan pemerintah ingin dana zakat dapat digunakan untuk memperkuat program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Namun rencana itu mengundang perhatian sejumlah kalangan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritisi keinginan tersebut. Ia mengatakan pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tidak perlu mengkoordinasi dana zakat bagi program kemiskinan. “ Biarkan dana zakat menjadi area organisasi – organisasi Islam lewat Baznas ( Badan Amil Zakat Nasional ) untuk pemberdayaan umat atau Masyarakat.” ujar Haedar, Senin (19/9/2016).

Haedar juga menyatakan bila pengelolaan zakat diserahkan kepada ormas dan badan atau lembaga zakat, akan lebih kuat. Karena ormas – ormas Islam memiliki akar di umat atau masyarakat. “ Jika semuanya diambil pemerintah, beban pemerintah malah semakin berat.” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bila pemerintah ingin memperkuat program pengentasan kemiskinan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan serapan penggunaan APBN dan sumber pendapatan negara lainya. Ketua Forum Zakat, Nur Efendy menilai niat pemerintah tersebut memang bagus, tapi caranya kurang bagus. Namun jika dana zakat dikelola pemerintah, ia melihatnya kurang pas.

“ Niatnya’kan sama untuk mengentaskan kemiskinan. Baik pemerintah, LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan Baznas arahnya sama mengentaskan kemiskinan, tapi pengelolaan zakat sudah jelas dan clear harus sesuai dengan at-Taubah ayat 60.” ujar Nur Efendy.

Menurut pandangan peneliti senior Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono, untuk mengoptimalkan pemberdayaan dana zakat, maka fokus pemerintah dan pengelola zakat (OPZ) harus lebih kepada singkronisasi program, bukan dananya.

“Singkronisasi program semacam itu sudah lama diminta oleh OPZ, namun belum terwujud sampai saat ini.” ujar Yusuf. (dit/Berbagai sumber)

 

sam

No comment

Leave a Response