Kecewa Dengan Sikap India, Pakistan Larang Seluruh Film Bollywood

Matamatanews.com, ISLAMABAD—Merasa kecewa dengankap pemerintah India yang mencabut secara sepihak Pasal 370 Konstitusi yang memberikan status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir, pemerintanh Pakistan akan melarang semua film-film Bollywod beredar di negara itu. Pengumuman itu dibuat oleh Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Informasi dan Penyiaran, Firdous Ashiq Cloud, pada Kamis (7/8/2019) lalu.

Di luar Parlemen Pakistan, Cloud berbicara kepada awak media dan mengatakan bahwa suatu kebijakan sedang diambil untuk melarang semua konten India di Pakistan.Sesuai laporan, pelarangan film-film India muncul setelah Pasal 370 dihapus. Ini adalah bagian dari langkah Pakistan untuk menurunkan hubungan diplomatik dan budaya dengan negara tetangganya, India.

Tak hanya berimbas pada film, akibat dicabutnya otonomi khusus Jammu-Kashmir oleh India, hubungan kedua negara itu makin meruncing. Bahkan kabarnya, Pakistan juga telah memanggil pulang Dubesnya.

Munculnya ketegangan antara India dan Pakistan sejak Pasal 370 dan Pasal 35A dicabut, dan di bawah undang-undang yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Amit Shah diperkenalkan di Rajya Sabha pada 5 Agustus pukul 11 pagi. Ia mengatakan bahwa Jammu dan Kashmir kini akan menjadi Wilayah Persatuan dengan badan legislatif, bukan negara. Sementara,Ladakh akan menjadi Wilayah Teritori tanpa undang-undang.

Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Informasi dan Penyiaran, Firdous Ashiq Cloud dalam sebuah kicauannya di Twitter, seperti dilansir Russia Today, pada Jum’at (9/8/2019) lalu mengatakan tidak ada film India atau Bollywood yang akan ditayangkan di bioskop manapun di Pakistan.

"Tidak ada film India yang akan ditayangkan di bioskop manapun di Pakistan. Segala drama, film, dan konten-konten India secara menyeluruh akan dilarang di Pakistan," ujar Cloud.
Sejumlah film Bollywood yang dilarang di Pakistan, di antaranya Raazi , Aiyyari, dan Parmanu: The Story of Pokhran yang dianggap pemerintah setempat mengandung muatan politis. Sementara, film berjudul Mulk juga ikut dilarang karena menggambarkan kaum Muslim di India.

Langkah ini diterapkan Pakistan setelah India memutuskan mencabut pasal 370 yang memberikan status khusus kepada kawasan Jammu dan Kashmir. Aturan itu sebelumnya membolehkan pemerintah daerah otonomi Kashmir membuat undang-undang terpisah, bendera, serta hak-hak khusus lainnya.

"Itu adalah kerugian Pakistan sendiri," kata sutradara asal India sekaligus penasihat Federasi Pekerja Perfilman India, Ashoke Pandit. Akankah langkah Pakistan yang melarang semua film Bollywood berdampak bagi lajunya industri perfilman India yang selama ini kerap memojokkan Pakistan dengan berbagai kisah dan petualangannya lewat film? Entahlah.(samar)

redaksi

No comment

Leave a Response