Kebijakan Spekulasi Sangat Berisiko Bagi Pengusaha UMKM

 

Matamatanews.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun mengingatkan bahwa pedagang UMKM dan Sektor Informal "Tidak Mungkin Bisa Bertahan" lebih Dari 2 minggu sejak ditutupnya usaha mereka. Saat ini ada sekitar  30 juta lebih atau 55% Usaha Kelas Bawah yang hancur total. Sisanya juga "Sudah Sakit Berat" dan akan ambruk setiap saat. Hanya sekitar 4% yang diprediksi akan bertahan dan bisa bangkit sejak diberlakukannya "Protokol Kesehatan" setahun lalu. 

Peringatan yang sama juga disampaikan tokoh APINDO, KADIN, HIPMI dan berbagai pihak yang peduli pada nasib sekitar 62 juta pengusaha papan bawah tersebut. 

Ketua Lembaga Ekonomi Islam Abdurrahman Imbamg Djaja Chairul mengatakan, kondisi keuangan negara yang sangat kepepet membuat pilihan kebijakan yang harus diambil sangatlah sedikit. Salah satunya terkait dengan "Kesehatan", dasarnya adalah "Keselamatan Rakyat" lebih penting dari apapun termasuk Ekonomi, Sosial, Politik dan Pertahanan - Keamanan. 

Pria yang akrab dipanggil Pak Haji ini menjelaskan, idealnya semua sektor harusnya diselamatkan, tapi karena "Dana Yang Tersedia" sangat terbatas bahkan "Defisit", akhirnya pemerintah memilih penyelamatan nyawa melalui program vaksinasi dan protokol kesehatan dengan "Mengorbankan" sektor Ekonomi.

Sedihnya pilihan inipun terkendala oleh tidak bisa diaturnya masyarakat, akibatnya Program Pencegahan Pandemik COVID-19 berantakan. Begitu juga program pendukungnya berupa BANSOS dan BLT amburadul karena "Tidak Tepat Sasaran". 

Imbang yang juga alumni ITB menerangkan,  masalah yang juga makin memperkeruh keadaan adalah Data Bank penduduk yang ada ternyata Tidak Akurat, sehingga realisasi di lapangan kacau balau. Mberusaha ditutup-tutupi akhirnya terebongkar juga melalui operasi KPK yang menangkap Mensos dan jajarannya yang korupsi jatah Bansos-nya rakyat miskin. 

Semua kejadian yang memalukan dan memuakkan itu akhirnya dilanjutkan dengan Reshuffle Kabinet sebagai konfirmasi bahwa kabinet Presiden Jokowi benar-benar diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Sangat wajar jika Presiden Jokowi kecewa berat dan marah besar pada kabinetnya yang  kinerjanya payah, ujarnya. 

Para pakar Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial, Tata Negara dan HANKAM menyatakan hal yang serupa yaitu "Negara Dalam Bahaya dan Rakyat Semakin Susah". Posisi ini sangat dipahami oleh para pejabat negara, semua berusaha bekerja secara maksimum, sayangnya cadangan uang sudah habis, akibatnya semua bekerja serba tanggung, ujungnya kondisi dan situasi semakin tidak jelas. Rakyat tidak paham mau dibawa kemana negara ini. Kontrol kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan Presiden Jokowi membuat para pihak yang ingin berkontribusi tidak bisa berbuat apapun. Karena pihak pemerintah ingin menangani sendiri segalanya, padahal kemampuannya tidak ada, ibarat nafsu besar tenaga kurang, lanjut Imbang. 

Tampaknya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mampu menolong kita, dan alangkah bijaknya bila seluruh pejabat terkait segera mendekatkan diri kepada sang Khalik, menjauhi semua larangan-NYA dan mematuhi perintah-NYA, pungkasnya.(javi)

redaksi

No comment

Leave a Response