Kartu Kuning dan Retribusi Yang Mencekik Leher,Mencederai Rasa Keadilan

 

Matamatanews.com, BUKITTINGGI—Sebenarnya para pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, Sumatera Barat sudah berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan Kartu Kuning dan kenaikan Restribusi yang melonjak hingga 600 persen itu dengan kepala dingin dan sabar, tapi rupanya hingga kini masalah tersebut mentok di Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi.

Dari sejumlah pertemuan yang digelar antara pedagang dengan pihak Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dalam hal ini wali Kota, hasilnya nihil. Pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan,karena isi kesepakatan yang diharapkan para pedagang dinilai tidak menyentuh rasa keadilan.

“Dari beberapa kali pertemuan antara pedagang dengan Pemko Bukittinggi tidak didapati kesepakatan yang berkeadilan. Yang kami maksud berkeadilan adalah, fungsikan Kartu Kuning seperti semula,, bisa dijadikan jaminan ke bank, dibalik namakan. Selama ini Kartu Kuning diperlukan seperti HGB. Terlalu tingginya kenaikan tarif distribusi terhadap pemegang kartu kuning sampai 600 persen, pedagang minta diturunkan tarif distribusi. Tidak Bersedianya Pemko bermusyawarah dengan pedagang,” kata salah seorang pedagang di Pasar Aur Kuning, Maisir kepada Matamatanews.com, Kamis (24/10/2019) kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Acin ini, awalnya pedagang membeli kios dengan harga yang cukup mahal atau setara dengan harga HGB (hak  guna bangunan) yaitu Rp 1.650 miliar per tokonya. Namun diluar dugaan, pada tahun 2018 lalu pihak Pemko membalikan toko tersebut.

“Dan sekarang tiba-tiba Pemko Bukittinggi menyatakan bahwa Kartu Kuning tersebut adalah hak sewa yang tidak boleh diperjual-belikan dan dijaminkan, sehingga pedagang merasa dirugikan atas kesewenang-wenang Pemko tersebut, “ jelas Acin.

Menurut Acin sebaiknya Pemko memiliki niat dan rencana yang terbaik untuk pada pedagang Aur Kuning dengan melihat terlebih dahulu kronologis bagaimana cara para pedagang mendapatkan toko tersebut.

“Menurut saya Wali Kota sadar bahwa kebijakan yang digulirkan terkait Pasar Aur Kuning tidak berpihak kepada pedagang akan tetapi wali kota tidak mau tahu karena wali kota hanya fokus terhadap mimpi-mimpinya tanpa memikirkan efek terhadap pedagang,” lanjut Acin dengan nada serius sambil memberikan penjelasan kronologis persoalan yang dihadapi para pedagang saat ini.

Menanggapi kasus yang tengah membelit para pedagang Pasar Aur Kuning  terkait dengan kebijakan Pemko Bukittinggi seputar kartu Kuning dan retribusi yang mencekik leher, pengamat dunia Islam dan pegiat usaha untuk kawasan Timur Tengah dan Eropa, ImbangDjaja menilai bahwa kebijakan tersebut sangat bertentang dengan nilai-nilai keadilan.

Imbang mengatakan, sebenarnya bola penyelesaian ada di tangan para wakil rakyat yang duduk DPRD Kota Bukittinggi untuk memfasilitasi aspirasi para pedagang yang ada dengan pihak Pemerintah Kota (Pemko), dalam hal ini Wali Kota. Ia khawatir bila kasus para pedagang di Pasar Aur Kuning  Bukittinggi tidak diselesaikan dengan bijak dan berkeadilan, para pedagang akan menempuh jalan pintas dengan cara menggelar ‘parlemen jalanan’ yang pada akhirnya akan merugikan dan menjatuhkan marwah serta wibawa Pemko itu sendiri.

“Sebenarnya penyelesaian masalah ini sederhana, dipanggil seluruh pedagang yang ada lalu ditanyakan apa keinginan mereka. Bila memang terkait dengan masalah retribusi yang dianggap terlalu mahal, jalan keluarnya diterapkan sesuai dengan kemampuan mereka.Adapun terkait dengan kartu kuning memang sebaiknya dilakukan  musyawarah terlebih dahulu sebelum diberlakukan agar tidak terjadi sandung masalah seperti ini.Dan ingat seorang pemimpin itu dipilih atas kepercayaan rakyat atau masyarakat, dan jika masyarakat atau rakyat itu sudah hilang kepercayaannya,maka tidak ada lagi yang  bisa dibanggakan,” tukas Imbang.

Meski hingga saat ini belum ada eksekusi toko yang dilakukan pihak Pemko,namun menurut H.Maisir atau Acin , ada penekanan yang dilakukan Pemko dalam hal ini wali kota melalui Kepala Dinas dengan cara memberikan Surat Peringatan 1 (SP-1) dan SP-2.

“Dengan ancaman akan menyegel toko yang memiliki kartu kuning dan SP-1, dan SP-2 terhadap SP-3 yang akan dikeluarkan yang ancamannya kalau telah keluar SP-3 ,maka pedagang yang memiliki kartu kuning hanya punya waktu 7 hari untuk membayar retribusi. Kami sudah menunjuk kuasa hukum yaitu Dr.Eggi Sudjana, SH untuk mewakili kepentingan pedagang pemilik kartu kuning di pasar Aur Kuning. Dan sudah ditindaklanjuti sampai tahap somasi 2 ke Pemko, sampai saat ini tidak ada respon dari pihak Pemko,” ungkap  Acin.

Acin mengatakan, bila wali kota tidak menanggapi masalah para pedagang Pasar Aur Kuning yang meminta Kartu Kuning diberlakukan seperti sediakala dan retribusi diturunkan sesuai kemampuan para pedagang, maka para pedagang akan melakukan upaya hukum secara maksimal bahkan bila perlu mengadu kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

“Saya berharap  kasus ini bisa selesai seperti yang diharapkan, setidaknya ada jalan keluar yang terbaik. Selain itu, para pedagang juga berharap para anggota DPRD periode 2019-2024 ini lebih peduli terhadap pedagang terutama kasus yang sedang dihadapinya, karena anggota DPRD periode 2014-2019 tidak serius dalam menanggapi kasus ini. Yang kami lihat adalah ambisi dan arogansi wali kota dalam melaksanakan kebijakannya sehingga mengeyampingkan kaidah-kaidah yang berlaku di Pasar Aur Kuning,” tandas Acin, mengakhiri.(cam)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response