KAKI Sebut Pengadaan Barang dan Jasa di Kemendag Disinyalir Dipenuhi Intrik dan Kecurangan

 

Matamatanews.com, JAKARTA— Berulangkali pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia disinyalir dipenuhi intrik dan kecurangan. Hampir setiap tahun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya selalu menemukan adanya kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa di Kemendag.

Dalam rilis yang diterima Matamatanews.com dari KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) menyebutkan, bahwa pada tahun 2019 lalu BPK menemukan pelanggaran spesifikasi yang dibuat perusahaan penyedia hingga negara mengalami kerugian miliaran rupiah. Hal itu bisa dilihat dari “Laporan Hasil Pemeriksa Atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2018 ,” bernomor : 54a?LHP/XV/042019 tanggal 22 April 2019.”

Ironisnya pada tahun ini oknum pejabat tersebut kembali melakukan praktiknya di berbagai pengadaan di Kemendag.Hal itu terlihak dari proses pengadaan gerobak dagang yang sangat tidak masuk akan terutama dalam spesifikasi tekhnisnya.Pengadaan gerobak itu terkesan diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memonopili perusahaan tertentu.

Mensikapi fenomena tersebut Komite anti Korupsi Indonesia (KAKI) secara khusus meminta Kemendag untuk berbenah, karena pengaturan seperti itu selain bertentangan juga tidak mendatangkan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.Hal itu dibuktikan dengan adanya laporan BPK yang menyebutkan adanya penyimpangan spesifikasi hingga merugikan negara.

Saat ini Kemendag tengah melakukan pengadaan berbagai barang untuk kebutuhan masyarakat terutama UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat  diantaranya Pengadaan Gerobak Dagang senilai Rp 9,98 miliar.Dan, seperti tahun – tahun sebelumnya, kini masih didapati oknum pejabat Kemendag yang bermain mata atau berkongkalikong dengan pihak penyedia , berkolaborasi workshop telah menyiapkan gerobak.

Dalam rilis yang diterima media ini juga menyebutkan , bahwa modus serupa selalu dimunculkan oleh oknum sehingga praktik kurang sedap tersebut berjalan mulus setiap tahunnya.

”Seharusnya para pejabat pemerintah tersebut sudah  mencium adanya persekongkolan jahat itu. KAKI juga akan meminta pihak Komisi pemberantasan Korusp (KPK) untuk menindaklanjuti persekutuan jahat di dalam tubuh Kemendag guna mengurangi adanya potensi kerugian negara terutama di Kemendag dalam upaya mengurangi adanya potensi kerugian negara,” kata Arifin Nur cahyono Ketua Komite anti Korupsi Indonesia (KAKI).(bar)

redaksi

No comment

Leave a Response