Jokowi Kembali Bubarkan Lembaga Nonstruktural

 

Matamatanews.com.JAKARTA—Sebelumnya 12 lembaga telah dibubarkan dalam kurun waktu dua tahun pertama pemerintahan Jokowi. Kini sembilan Lembaga Nonstruktural yang dibubarkan Presiden Joko Widodo. Keputusan itu di ambil pada rapat kabinet terbatas di Kantor presiden, Selasa (20/9/2016), setelah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memaparkan masukannya.

“ Alasan pembubaran, fungsi dan tugasnya sudah ada di lembaga lain atau kementrian yang berkaitan.” ujar Menteri Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Sembilan LSN yang dibubarkan antara lain Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Masal, Dewan Pemantapan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, serta Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Pemerintah yakin pembubaran ini tidak akan memunculkan masalah baru, terutama masalah kepegawaian. Pemerintah juga berjanji akan menyelesaikan kewajiban terhadap seluruh tenaga honorer yang harus berhenti.

“ Badan – badan ini tidak banyak memiliki pegawai. Aparatur Sipil Negara setiap lembaga hanya sepuluh sampai 20 orang per lembaga. Kami akan kembalikan mereka ke Kementrian. Serta untuk tenaga honorer akan kami selesaikan sesuai undang – undang.” jelas Asman.

Sekertaris Kabinet, Pramono Anung menambahkan Sembilan lembaga yang dibubarkan bukan dibentuk undang – undang, melaikan berdasarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Ia juga memastikan perampingan lembaga pemerintahan tidak akan berhenti di sembilan lembaga yang kali ini diberhentikan.

Pramono Anung juga menyatakan saat ini pemerintah memiliki 115 lembaga non-struktural. Terdiri dari 85 lembaga yang dibentuk berdasarkan undang – undang, 6 lembaga dibentuk berdasarkan peraturan presiden, dan 24 lembaga berdasarkan keputusan presiden. (dit/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response