Jaksa KPK Vonis Rekanan Proyek Simulator

 

Matamatanews.com,JAKARTA---Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang dituntut hukuman penjara selama 4,5 tahun plus denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Sukotjo diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp3,933 miliar atau subsider 1 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Korlantas Polri 2011

Ketua Jaksa Penuntut Umum KPK Alif Fikri dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/9) mengatakan “Jika Sukotjo dalam jangka waktu satlu bulan tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, serta akan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti”.

Sukotjo dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,933 miliar dan memperkaya orang lain yaitu Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto Rp 88,44 miliar, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo Rp32 miliar, mantan Wakakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo Rp 50 juta, Wahyu Indra Rp 500 juta, Pimer Koperasi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI (Primkoppol Dit Lantas Polri) Rp15 miliar, Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Khusus (Bagrengarsus) Mabes Polri Darsian Rasyid Rp 50 juta, Warsono Sugantoro alias Jumadi Rp 20 juta sehingga merugikan negara sebanyak Rp 121,830 miliar.

Mulanya Sukotjo bermitra dengan Budi Susanto untuk proyek pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) masing-masing sebanyak 1.000 unit. Proyek ini berlangsung dari Oktober 2010 hingga Desember 2010 dengan menggunakan dana penerimaan negara bukan pajak di Korlantas Mabes Polri.

Namun, proyek tersebut tidak memenuhi target dengan hanya memproduksi 100 unit R2 dan 50 unit R4. Selain itu terjadi penyimpangan dalam proses pembayarannya, PT CMMA menerima pembayaran 100 persen meskipun barang belum diserahkan sepenuhnya pada Korlantas Polri. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response