Jaenudin Berharap Keadilan dan Dibebaskan

 

Matamatanews.com, TANGERANG—Rasa kecewa Jaenudin alias Njen bin Atot  terhadap tuntutan jaksa penuntut Umum (JPU) Citra Permata Sari,SH dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Kabupaten Tangerang tidak bisa lagi ditutupi. Padahal,menurut penasehat hukum terdakwa, Jaenudin, Ade Sugiri,SH, peran kliennya hanya sebatas sebagai penghubung antara PT.Vista Sarana Multiguna sebagai pembeli dengan para penjual seperti Abdulloh, H.Napis, Surya, H.Santai, Rais B Maya, Hj.Mardiyah, Sarinan, Trisno, dan Iyan.

“Klien saya, Jaenudin bersama tim mediator hanya menyaksikan penerimaan uang dalam transkasi jual beli hak atas tanah dilakukan secara langsung oleh pembeli dan jual.Lalu dimana letak pidananya?”, kata Ade Sugiri kepada wartawan.

Jaenudin alias Njen bin Atot didakwa jaksa penuntut umum Citra Permata Sari melanggar Pasal 372 KUHP, Pasal 78 KUHP dihadapan ketua majelis hakim Wendra Rais di Pengadilan Negeri Tangeran.Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berawal dari PT.Vista Bangun Multiguna mencari lahan di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang untuk membangun perumahan. Kemudian terdakwa Jaenudin bersama dengan H.ahmad (alm), Rohmanudin (alm) serta Salim (alm) membuat satu bundel asli surat pernyataan pelepasan hak (SPH) atas tanah untuk kepentingan swasta dari Abdulloh (44) di desa Serdang Kulon atas tanah girik c nomor 1184 persil:

1(satu) kelas S.III berjenis sawah luas 2.642 M2 terletak di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, kabupaten Tangerang.

2. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk kepentingan swasta dari H. Napis (79) dengan nomor girik : 2030, persil : 1.S. kelas III, sawah, luas 3.217 M2 terletak di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, yang melepaskan H. Napis.

3. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Surya Wiguna (54) yang terletak di desa Serdang Kulon,Kecamatan Panongan, KabupatenTangerang dengan nomor girik : 943, persil: 17.b. Kelas S.III, berjenis sawah seluas 1.455 M2.

4. 1 (satu) bundel asli Surat  Pernyataan Pelepasan  Hak atas tanah untuk kepentingan Swasta dari H. Sanwani (73) yang terletak di desa Serdang Kulon, kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, atas Girik nomor : 252, persil : 17.b. Kelas S.II. berjenis sawah dengan luas 1.544 M2.

5. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Rais B Maya (73) di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang atas Girik nomor : 1602, persil ; 4. S. Kelas II berjenis sawah seluas 2.077 M2.

6. 1 (satu) bundel Surat  Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Hj. Mardiyah (69) di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang  dengan nomor Girik 1.772 persil : 1. S. Kelas III berjenis sawah, seluas 1.178 M2.

7. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Sarinan (71) di desa Serdang Kulon, kec. Panongan, Kabupaten Tangerang atas Girik nomor : 985, persil : 1.S. Kelas III berjenis sawah, seluas 2.737 M2.

8. 1 ( satu) bundel asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Trisno (53) di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang atas Girik nomor : ... Persil : 7. Kelas S berhenis sawah seluas 1.746 M2.

9. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan ,Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta dari Iyan (58) di desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang atas Girik nomor : 1073, persil ; 1. S.III berjenis sawah seluas 2.508 M2.

“Kami akan melakukan pembelaan, klien kami atau terdakwa Jaemudin hanya sebagai penghubung dan  hanya menyaksikan penerimaan uang  jual beli atas pelepasan hak tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dituntut jaksa 3 tahun penjara”, kata Ade Sugiri. “Bagaimana mungkin,” tambah Ade Sugiri.

Dalam pembelaannya penasehat hukum menyatakan bahwa : 1. terdakwa Jaenudin tidak terbukti melakukan penipuan kepada PT,Vista Bangun Multiguna dan terdakwa tidak pernah bertemu dan membujuk bendahara dasn direksi PT.Vista untuk melakukan pembayaran . Dan bukan terdakwa yang menyerahkan surat surat 9 (sembilan) SPH kepada direksi.  2. Terbukti bahwa saksi Johanes  Heranto hadi orang kepercayaan PT.Vista diperintahkan oleh direksi untuk mencari orang /makelar di desa serdang kulon.  3. Terimakasih bahwa PT.Vista telah menikmati  hasil kerja terdakwa Jaenudin dan membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah menipu PT.Vista . 

“Dan tidak benar membayar harga tanah kepada  tedakwa diperkuat saksi Jefry Gani dan saksi Yohanes Heranto Hadi bahwa semua para penjual telah menerima uang pembayaran harga tanah.3.Alasan percaya adalah lazimnya harus dengan bukti yang memadai.  4. Tidak benar terdakwa menyerahkan peta kepada PT,Vista Bangvun Multiguna 5. Terdakwa tidak pernah membuat bendel bendel  SPH. 6. Tidak benar terdakwa menerima uang pembayaran harga tanah atas nama Sanwani, H.Napis,Trisno, Rais bin Maya, perbuatan terdakwa PT.Vista Bangun bahwa akibat purya Wiguna, Ahmad Abdulloh,Hj Mardiah,Sarina,Iyan. Juga tuduhan itu dibantah sendiri oleh saksi manager pembelian tanah dari PT.Vista yaitu Jefry Gani dan saksi Yohanes Heranto Hadi. 7. Tidak benar bahwa 9 SPH tanah yang dibeli PT.Vista Bangun Multiguna di desa Serdang Kulon adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah menerima pembayaran harga tanah dari PT.Vista bangun Multi Gunali PT.Vista Bangun Multiguna”, papar Ade Sugiri.

Ade melanjutkan, bahwa 9 (sembil;an) SPH bidang tanah yang dibeli PT.vista bangun multiguna di desa serdang kulon ternayta milik PT.Citra atau milik PT lain  bukan kesalahan terrdakwa tetapi kecerobohan direksi dan organ PT.Vista Bangun Multiguna yang melakukan pembelian tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku yang harus dihadapan / diketahui kepala desa serdang kulon. 9. Tidak benar dan tidak pernah terdakwa memberikan UANG SEBESAR Rp. 1.643.120.000 pada tanggal termasuk yang disebutkan pada tanggal 12 oktober 2020.. 10. Tidak benar bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Vista Bangun Multiguna mengalami kerugian sebesar Rp. 593.465.000 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). 11. Bahwa proses perjalanan SPH sampai pengeluaran uang perusahaan dilihat dari keterangan saksi Yohanes Heranto (kepercayaan PT. Vista Bangun Multiguna), saksi Jepry Gani (manajer pembelian tanah) dan saksi Ayu (bendahara), saksi Drs. Butar butar (direktur PT. Vista) dihubungkan dengan SOP PT. Vista yang diutarakan oleh para saksi tersebut dalam persidangan,”ungkap Ade, serius.

“ dan 12. Terjadi ketidaksesuaian kesaksian mengenai siapa yang membawa SPH ke direksi PT. Vista Bangun Multiguna yaitu kesaksian saksi Jepry Gani menerima dari terdakwa. Kesaksian saksi Yohanes Heranto terima dari terdakwa kemudian saksi Yohanes Heranto ke saksi Jepry Gani. Sedangkan kesaksian Drs. Darwin Butar butar direksi terima dari terdakwa. 13. Terindikasi korupsi internal sebab ada ketidaksesuaian antara kerugian perusahaan PT. Vista Multiguna atas pembelian 9 (sembilan) bundel SPH tanah di desa serdang kulon tersebut berdasarkan data bendahara (Ayu Minarni) sebesar Rp. 3.643.775.000 (Tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan, yang dilaporkan dan kesaksian saksi Drs. Darwin Butar butar dan kesaksian karyawan yaitu saksi Jepry Gani, saksi Yohanes Heranto Hadi, Akhmad Dinul Kholis bin Abdur Rahim sesuai surat tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebesar Rp. 2.236.585.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 14. Terindikasi ada pemalsuan kata-kata atau sejenis mencari pembenaran dengan cara melegalkan kertas-kertas yang tidak sah menurut hukum dan berupaya memaksakan pengetahuan umum untuk mengakui kertas-kertas tersebut seolah-olah surat yang sah menurut hukum serta telah dipergunakan oleh direksi PT. Vista Bangun Multiguna untuk mengeluarkan uang perusahaan PT. Vista Bangun Multiguna sehingga muncul dalam beberapa kesaksian bahwa berkas yang belum lengkap atau berkas yang belum ditandatangani atau berkas yang mau diajukan. 15. Bahwa dalam perkara pidana ini terindikasi kuat ada dugaan pemalsuan surat dan juga menggunakan surat palsu.”

Setelah pembacaan pledoi, penasehat hukum mengatakan kepada wartawan saat wawancara “banyak keganjalan-keganjalan karena yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, SPH yang nyatanya itu fiktif. Disini klien kami hanya sebagai kambing hitam, karena bagaimana mungkin seorang perusahaan memberikan uang kepada makelar / penghubung sebab di atas kertas putih itu tidak ada tanda tangan, “tegas Ade sugiri ,SH penasehat hukum terdakwa oleh karena itu penasehat hukum berharap terdakwa atau kliennya bebas.(togun)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response