Israel Sabotase Perundingan Damai Dengan Palestina

 

Matamatanews.com, AMERIKA SERIKAT – Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, melayangkan tudingan kepada para pejabat sayap kanan pemerintahan Israel. Pejabat terkait diduga sengaja berusaha menggagalkan kesepakatan damai dengan Palestina yang dicanangkan perjanjian Oslo. "Lebih dari 50 persen anggota kabinet pemerintahan [Israel] saat ini secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina," ungkap Kerry seperti dikutip AFP, Minggu (4/12/2016).

Dalam Forum Saban yang diselenggarakan di Washington, Kerry mengatakan bahwa sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu telah membuat pernyataan “yang sangat mengganggu” perundingan perdamaian. Salah satunya yakni soal percepatan pembangunan dan pendudukan Israel di wilayah Palestina, kata Kerry.

Dalam sudut pandanga pemerintahan AS, meski hal itu bukan satu-satunya alasan pemicu mangkraknya perjanjian damai, namun tindakan sepihak Israel itu dapat merusak jalannya proses perundingan damai. “Saya tidak menyatakan bahwa pendudukan Israel [di wilayah Palestina] merupakan alasan utama dari konflik berkepanjangan ini. Tapi saya juga tidak bisa menampik bahwa langkah Israel tersebut mempengaruhi jalannya proses perdamaian,” tutur Kerry.

Diplomat ternama AS juga mengatakan bahwa, pendudukan Israel di wilayah Palestina dapat “merusak” harapan perdamaian dari konflik berkepanjangan yang telah terjadi pada awal abad 20 ini. Menurut Kerry, rekonsiliasi Israel dengan Negara Arab lainnya tidak akan berhasil tanpa diikuti langkah Tel Aviv menyepakati persetujuan damai dengan Palestina. Meski melontarkan pernyataan tajam, Kerry menyatakan pihaknya tetap menjadi rekan baik Israel.

Kerry mengungkapkan bahwa, sejak dirinya menjabat sebagai Menlu AS pada 2013, sebanyak 375 pertemuan formal antara Netanyahu dan dirinya terkait dengan perundingan perjanjian damai ini. Dan selama itu pula AS kerap menolak segala bentuk upaya komunitas internasional untuk menekan Israel  melalui PBB terkait dengan masalah perjanjian ini. Bahkan, AS juga sudah menandatangani kerja sama militer dengan Israel yang mencapai nilai fantastis, sekitar US$39 miliar untuk sepuluh tahun.

Berbeda dengan pemerintah AS saat ini, Presiden terpilih AS, Donal Trump, mungkin saya menyatakan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel adalah bangunan ilegal. Hal ini disampaikan oleh salah seorang penasihat Trump untuk urusan Israel, Oktober silam. Namun pendapat ini bertentangan dengan hukum internasional, dan memicu pertanyaan publik soal kebijakan luar negeri yang diusung calon presiden AS dari Partai Republik itu. [Did/Berbagai Sumber]

sam

No comment

Leave a Response