Impor Rektor Asing, Bukan Jaminan Perbaiki Kualitas Perguruan Tinggi

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Rencana Kementerian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) untuk mengimpor ahli dari luar negeri untuk menjadi rektor perguruan tinggi di Indonesia tampaknya tidak berjalan jalan mulus, bahkan sebaliknya menimbulkan kegaduhan dan kritik tajam dari sejumlah pegiat pendidikan.

Mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin sebuah Universitas dinilai pengamat dunia Islam dan pegiat pendidikan, Imbang Djaja dinilai kurang tepat bahkan terkesan  grasa grusu.Jika niat Kemenristekdikti akan mengimpor rektor dari luar negeri untuk meningkatkan peringkat  berbagai universitas di Indonesia di kancah dunia, sebaiknya Kemenristekdikti melakukan riset dan uji kelayakan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan,jelas Imbang Djaja.

“Jika niatnya untuk meningkatkan  peringkat berbagai universitas di Indonesia, saya setuju dengan pendapat pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana yang mengatakan bahwa untuk mendapat rektor kelas atas dari luar negeri harus membajak,artiya inisiatif Kemristek.Tapi ini menyimpang dari proses pencalonan rektor yang berlaku di kebanyakan kampus yang sudah mapan,” kata Imbang kepada Matamatanews.com di bilangan Sawangan,Depok, Jawa Barat, Rabu (07/8/2019) pagi tadi.

Pria yang dikenal sebagai ahli geologis dan ekonomi Islam serta pendidikan itu mempertanyakan proses rekrutmen rektor asing jika nantinya diterapkan pemerintah, dalam hal ini Kemenrisrekdikti.Menurut Imbang,  untuk menjadikan sebuah universitas masuk peringkat in ternasional tidak semudah seperti membalikan telapak tangan.

“Rektor asing itu bukan jaminan kualitas dan tidak ada jaminan bahwa kualitas atau pun peringkat sebuah universitas maupun kampus bisa melejit di kancah internasional dengan kedatangan para rektor asing tersebut ke Indonesia. Kalau mau jujur disini (Indonesia) banyak tenaga-tenaga terampil  di bidang pendidikan dan bisa diperdayakan kemampuannya secara profesional dan bisa diambil dari berbagai perguruan tinggi yang ada secara selektif,”jelas  pria yang akrab disapa Imbang .

Imbang mengatakan,proses pemilihan rektor di berbagai universitas atau perguruan tinggi itu selama ini dilakukan dengan proses seleksi dari bawah,sementara untuk mendapat rektor kelas atas dari luar itu negeri itu caranya hanya satu yaitu membajak alias impor dan inisiatif itu keluarnya dari Kemristek.

Sementara Budi Wiweko, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) seperti dikutip Republika pada Senin (5/8/2019) lalu mengatakan, seorang rektor itu harus memiliki kemampuan kepimpinan ilmiah yang mumpuni. Hal itu bisa menciptakan ekosistem yang mendukung perubahan di kampus yang di pimpinnya.

“Seorang pimpinan perguruan tinggi, apakah itu rektor asing atau warga negara Indonesia (WNI), harus memiliki scientific leadership yang kuat sehingga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung perubahan terhadap tiga komponen penting dalam perubahan,” papar Budi.

Menurut Budi, tiga komponen yang dimaksud itu adalah reputasi dosen, jumlah mahasiswa asing dan kemampuan kampus dalam mengubah wajah perguruan tinggi dalam melakukan inovasi disruptif dalam membangun sistem.Kepemimpinan yang kuat dengan rekam jejak yang baik akan mempercepat proses transformasi.

Menurut Imbang,mendatangkan rektor asing itu harus menjamin adanya proses alih ilmu pengetahuan, maupun alih tekhnologi maupun sistem manajemen perguruan tinggi.Jika tidak kedatangan rektor asing dinilai tidak ada akan berpengaruh maksimal terhadap perubahan yang diinginkan di perguruan tinggi.

“ Seorang rektor  bila tidak mampu membawa perubahan terhadap kampus yang dipimpinnya artinya  dia telah gagal dalam misi pendidikan, artinya dia tidak memiliki pengaruh  dan wibawa yang signifikan terhadap lingkungan kampus itu sendiri, terlebih bila dia seorang rektor asing,” tegas Imbang.

Seperti diketahui Menristekdikti menargetkan pada tahun 2020 mendatang sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri/ Setidaknya, ditargetkan dalam lima tahun ke depan terdapat lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan dipimpin rektor asing. Untuk memuluskan rencana tersebut, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Menristekdikti berencana akan merevisi peraturan agar Warga Negara Asing (WNA) bia memimpin dan mengajar serta meneliti di PTN.

“ Revisi sah-sah saja dan tidak dilarang, tapi kita kembali ke nurani saja, sudah separah itukah kebutuhan perguruan tinggi atau kampus di Indonesia terhadap para rektor asing sehingga harus didatangkan dari luar dengan cari di impor? Di Indonesia sendiri saya yakin masih banyak yang profesional dan layak untuk menduduki jabatan sebagai rektor.bagi saya rencana impor rektor atau guru asing itu tindakan yang kurang populis bahkan terkesan tidak mengerti kondisi dunia pendidikan kita secara ril,terutama di Indonesia,” tegas Imbang. (cam)

redaksi

No comment

Leave a Response