Ikadin Banjarnegara Kecam Tindakan Oknum Aparat Menangkap Advokat Di Purworejo

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARA-Dewan Pimpinan Cabang  Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Banjarnegara mengecam tindakan oknum aparat yang menangkap salah seorang Advokat dari LBH Yogyakarta. Tindakan ini merupakan bentuk keprihatinan serta rasa solidaritas rekan sejawat meski beda organisasi. DPC IKADIN juga menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga Desa Wadas, Purworejo dengan aparat TNI/Polri pada Jumat (23/4/2021).

Sebagaimana santer diberitakan, pada Jumat (23/4), BPN bersama POLRI/TNI melakukan sosialisasi dan inventarisasi bidang tanah dalam proses pengadaan tanah galian batu andesit yang dipergunakan untuk pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Purworejo. Namun, ada penolakan dari sejumlah warga Desa Wadas yang berujung bentrokan.

Menyikapi hal tersebut DPC IKADIN Banjarmegara  mengharapkan agar semua proses dan tahapan pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan. Proses tersebut juga harus melibatkan warga dengan mengedepankan proses dialogis agar tidak terjadi peristiwa bentrokan atau kekerasan yang merugikan warga masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC Ikadin Banjarnegara, Harmono, S.H., M.M,CLA, CPL, Cme Kepada awak media (28/04/2021).

Harmono mengatakan bahwa pemerintah saat ini memang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai tempat. Proses pembangunan itu kata Harmono harus didukung penuh demi kemajuan negara dan manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat.

 “Namun, hendaknya seluruh proses dilakukan dengan adil dan benar sesuai ketentuan "clean and clear goverment" sebagai wujud good goverment. Patut dipertanyakan dan perlu didalami oleh Kementerian terkait mengapa terjadi kekerasan dalam proses pembangunan Bendungan Bener Pruworejo ini. Oleh karenanya dihimbau agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus untuk peristiwa ini agar tidak berkepanjangan dan merugikan semua pihak,” tegas Harmono.

Dalam pemberitaan media massa, disebutkan sekurang-kurangnya ada sembilan orang warga terluka dan 12 orang ditangkap oleh pihak kepolisian. Diantara yang ditangkap ada kuasa hukum warga yaitu Advokat Julian dari LBH Yogjakarta.

Terkait keberadaan advokat yang sedang menjalankan tugasnya menjalankan kuasa, Harmono mengecam tindakan represif oknum aparat dan meminta pihak kepolisian secara proporsional dan penuh kehatian-hatian menerapkan semua aturan yang berlaku. 

Advokat kata Harmono dilindungi oleh UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 16 UU Advokat mengatur advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik didalam maupun luar pengadilan.

"Penting menjadi perhatian semua pihak bahwa advokat adalah penegak hukum yang menjadi bagian dari catur wangsa penegak hukum. Sebagai rekan sejawat saya prihatin dan mengecam tindakan main tangkap advokat dalam peristiwa tersebut. Oleh karenanya, tidak patut terjadi tindakan kekerasan terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya baik di persidangan maupun di luar persidangan," pungkasnya.(One/Jof/awi)

redaksi

No comment

Leave a Response