Hutang 90 Juta Dollar AS Terkait E-KTP

 

Matamatanews.com, JAKARTAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri tagihan sebesar 90 juta dollar AS atau sekitar Rp. 1,2 triliun terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik oleh konsorsium pemenang tender ke sub-kontraktor. Tagihan itu seharusnya dibayarkan untuk mengurus sistem informasi biometrik yang dilakukan PT Biomorf yang di subkontrak oleh PT Quadra Solution.

Kamis (24/11/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor Kemendagri, Jakarta mengatakan “Ini juga kami sedang mencari tahu, kenapa mereka tidak bisa bayar. Apa jangan-jangan sudah terlanjur dibagi-bagi he-he-he,” katanya.

Sementara, informasi yang didapatkan KPK bahwa seluruh kontrak terkait pengadaan KTP elektronik (E-KTP) sudah dibayar oleh pemerintah. Namun pada akhir 2015 atau awal 2016, PT Biomorf melayangkan surat tagihan kepada Kemendagri, bahwa masih ada 90 juta dollar AS yang belum dibayarkan terkait E-KTP.

“Mestinya dari pembayar yang dibayarkan oleh pemerintah itu membayar kepada subkon itu. Nah, saya tidak tahu persis, karena memang ada yang dibekukan oleh KPK kan, tapi tidak sebesar itu nilainya,” ujar Agus.

 Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga mengatakan bahwa pemerintah dianggap masih memiliki hutang kepada perusahaan asal Amerika Serikat yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender proyek e-KTP. Utang tersebut berjumlah 90 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun. "Begitu saya jadi menteri, saya dihubungi, 'Pak Menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya'," kata Tjahjo, menirukan perkataan orang yang menghubunginya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh juga mengatakan, tagihan sebesar 90 juta dollar itu telah diurus oleh konsorsium. "Saya merasa tidak ada kepentingan, saya menghubungi konsorsiumnya. Ya sudah mereka bilang akan diselesaikan. Mereka bilang 'Kami yang urus'," kata Zudan. [Did/Berbagai Sumber]

sam

No comment

Leave a Response