Harapan TNI Untuk Berpolitik Tidak Di Setujui Menhan

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginginkan TNI memiliki hak politik. Pasalnya hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di dalam internal TNI itu sendiri.

Ryamizard menjelaskan, “Kondisi kita belum matang untuk berpolitik, jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri”. Prajurit TNI sudah tidak memiliki hak politik semenjak masuk dalam institusi.

Ryamizard menambahkan, TNI tidak akan bisa memiliki hak politik praktis dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Ia berpendapat, TNI dapat terpecah belah  jika diberikan hak politik untuk saat ini, namun ia tidak mempersoalkan jika di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdapat unsur TNI. “Kalau itu saya setuju-setuju saja, tapi tidak berpolitik, jadi politik negara, politik menyatukan bangsa”, lanjut Ryamizard.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan anggota TNI seperti warga asing karena tidak memiliki hak politik. Mennurutnya masyarakat belum dapat menerima TNI yang dianggap mudah dominan dalam persaingan politik.

Namun, belakangan Gatot mengatakan TNI harus netral, TNI bertugas untuk menjaga keamanan negara dan politik TNI ialah politik negara. Ia menambahkan, “Saya sudah sampaikan bahwa berbagai lapisan Undang-Undang menyatakan bahwa politik TNI ialah politik negara”. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response