Firli Bahuri : OTT Sulsel, KPK Tetapkan 2 Tersangka Penerima Dan 1 Tersangka Pemberi

 

Matamatanews.com, JAKARTA - Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi selatan tahun anggaran 2020-2021.

"Komisi Pembertantasan Korupsi telah melakukan tangkap tangan di Sulawesi Selatan pada tiga tempat yang berbeda di hari Jumat 26 Februari 2021. 6 orang telah diamankan, mereka adalah AS Kontraktor, NY Sopir AS, SB Ajudan NA, ER Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, IF Sopir/Keluarga NR dan NA Gubernur Sulsel," ujar Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK RI dalam keterangan Persnya, Sabtu (27/02) di Jakarta.

Setelah dilakukan konstruksi perkara dan berdasarkan keterangan para saksi serta bukti yang cukup kata Firli, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dimana NA dan ER adalah sebagai penerima dan AS sebagai pemberi.

"Ketiga tersangka masing-masing, sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Dan sebagai pemberi, AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP," terangnya.

Ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan, AN ditahan di Rutan cabang KPK Cabang Pomad Jaya Guntur sedangkan ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada kavling C1 dan AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada gedung Merah Putih. Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama terhitung tanggal 27 februari sampai dengan 18 Maret 2021.

Ketua KPK mengungkap bahwa tangkap tangan dilakukan setelah sebelumnya pada jumat 26 Februari 2021 Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang akan diberikan AS kepada NA melalui perantara ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA.

"Pada pukul 20.24 Wita, AS bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar. Setibanya di sana ada ER yang telah menunggu, lalu dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanuddin Makassar.

Dalam perjalanan AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan TA 2021 kepada ER. Sekitar pukul 21.00 Wita, IF mengambil sebuah koper dari mobil AS yang diduga berisi uang lalu dipindahkan ke bagai mobil milik ER di jalan Hasanuddin.

Pukul 23 Wita, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel pada pukul 00.00 wita," ungkap Firli Bahuri

Dalam konstruksi perkara, AS yang menjabat direktur PT APB sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan. AS juga telah lama kenal baik dengan NA berkeinginan mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021. Sejak bulan Februari 2021 telah ada komunikasi aktif antara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkan di tahun 2021.

"Dalam beberapa komunikasi diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS. Selain itu, NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir tahun 2020 senilai Rp 200 juta dan pertengahan februari 2021 senilai Rp 1 miliar serta awal februari 2021 senilai Rp 2,2 miliar," terang Firli Bahuri.

Dikatakannya, KPK tidak akan habis energi untuk mengingatkan kepada Kepala Daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas."Perlu untuk dipahami, bahwasanya korupsi tidak semata soal kerugian negara, terapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Penerimaan uang oleh Gubernur bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku," tutur Ketua KPK.

Firli sangat menyayangkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan yang nyata nyata telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat, tetapi beberapa lembaga masyarakat juga menyematkan penghargaan yang seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan.

"Kami akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya Kepala Daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Jabatan adalah amanah rakyat jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golonga tertentu," pungkas Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK. (A.Hari S)

 

redaksi

No comment

Leave a Response