Evaluasi Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

 

Matamatanews.com, MAROS – Kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Maros yang diungkapkan bupati Maros Hatta Rahman ditanggapi oleh anggota DPRD Maros yang meminta seharusnya ada evaluasi dan perketat perekrutan.

Hamid Haseng, Anggota DPRD Maros komisi I ini mengatakan, masih banyak pegawai yang hanya datang untuk absen dan hanya memakan gaji buta tanpa adanya evaluasi dari atasannya. "Apa yang diucapkan oleh Bupati itu sudah sangat benar. Tapi sayangnya, tidak ada solusi yang menyertai pernyataan ini. Saat ini, Anggaran kita sudah sangat terbebani dengan belanja pegawai yang tidak juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya," ungkapnya saat ditemui, Minggu 25 September 2016.

Hamid yang juga merupakan politisi Partai Nasdem Maros ini juga mengatakan, satu pekerjaan di kantor Pemerintahan saat ini, dikerjakan lebih dari lima orang yang berdampak para pegawai saling berharap sehingga menyebabkan pekerjaannya terbengkalai, hal tersebut tidak mengherankan jika banyak pegawai yang berkeliaran di Warung Kopi (Warkop) pada saat jam kerja.

Seperti halnya soal penganggaran, Hamid menyoroti masih adanya pos anggaran untuk honor-honor pekerjaan oleh PNS yang ditugaskan dalam satu kegiatan. Padahal, kegiatan itu merupakan tugas pokoknya sebagai pegawai. Bahkan, honor itu bisa lebih besar dibandingkan orang yang diluar status pegawai. "Harusnya honor mereka itu sudah tidak dianggarkan lagi karena itu sudah tugas dan tanggung jawabnya mereka. Beban anggaran kita untuk pegawai saat ini sudah 65 persen dari totol APBD," ungkapnya.

Hamid menuturkan, evaluasi yang ketat dari pemerintah terkait kinerja PNS ini, juga harus dibarengi dengan penerapan sanksi yang ketat dan jelas bagi pegawai yang sudah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "jika ada evaluasi, tentunya juga harus ada penerapan sanksi. Selama ini kan kita belum mendengar ada pegawai yang dipecat karena malas," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Maros, Hatta Rahman mengatakan, saat ini Maros mengalami “ kegemukan pegawai”, tercatat ada delapan ribu orang pegawai yang aktif. Sementara, rasionalisasinya Maros hanya membutuhkan sekitar tiga ribu orang pegawai atau hanya empat puluh persen dari total PNS yang ada saat ini di Maros. [tip/jp]

sam

No comment

Leave a Response