Dr.Yudhi Wibowo: Larangan Bepergian Saat Mudik Dinilai Tidak Efektif

 

Matamatanews.com, PURWOKERTO - Di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya banyak hal yang dibatasi salah satunya bepergian jauh. Koordinator Sistem Informasi Unsoed Ir.Alief Einstein,M.Hum mengungkapkan bahwa masa pandemi Covid-19 tak hanya menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi, tetapi juga merupakan momen yang tepat bagi semua orang untuk dapat berperilaku hidup sehat.

Dalam uraiannya Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed dr.Yudhi Wibowo,M.P.H. menjelaskan bahwa sejak terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, telah dilakukan berbagai intervensi oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya mulai dari PSBB, perpanjangan PSBB, PPKM jilid 1 dan 2 serta terakhir adalah PPKM Mikro. 

Bahkan, pemerintah secara resmi telah memutuskan larangan mudik kepada masyarakat dari tanggal 6-17 Mei 2021, termasuk larangan bepergiaan saat libur hari wafat Isa Al Masih tanggal 2 April 2021. 

Mempan RB melarang ASN bepergian selama tanggal 1-4 April 2021 tertuang dalam SE Menpan RB Nomor 07 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari Peringatan Wafat Isa Al Masih tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19. Sementara saat ini masih berlangsung penerapan PPKM Mikro, sangat jelas bagaimana seharusnya PPKM Mikro diimplementasikan di lapangan, salah satu hal penting adalah esensi membatasi pergerakan penduduk dan penguatan 3T pada skala mikro. 

Jadi, upaya membatasi pergerakan penduduk seharusnya sudah tercakup dalam kebijakan PPKM Mikro. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, bahkan cukup banyak Surat Edaran mulai dari SE Kasatgas Covid-19 dan lain sebagainya. Lalu bagaimana efektifitas berbagai regulasi larangan bepergian tersebut dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia?.

1. Larangan Bepergian/Mudik Tidak Efektif

Dr.Yudhi yang juga Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed ini menjelaskan bahwa larangan bepergian/mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta di lapangan bahwa larangan ini sudah diterapkan sejak awal pandemi Covid-19, akan tetapi kenyataan di lapangan terjadi lonjakan mobilitas penduduk dan lonjakan kasus maupun kematian karena Covid-19. 

Berdasarkan data trend mobility dari Aplle, terjadi kenaikan mobilitas penduduk selama libur panjang tanggal 1-4 April 2021. Trend mobility meningkat sejak tanggal 1-3 April yaitu untuk driving meningkat dari +24%, +40% & +48%, dan walking meningkat dari -13%, -2% & +6% dari baseline. 

 2. Mengapa Larangan Bepergian/Mudik Tidak Efektif?

Tim Ahli Satgas Covid-19 PemKab Banyumas ini mengatakan , terdapat beberapa hal mengapa larangan bepergian/mudik tidak efektif di lapangan, yaitu:

1. Kebijakan larangan harusnya bersifat terpadu, terkoordinasi dan komprehensif secara nasional serta terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sebagai contoh yang membuat masyarakat bingung adalah polemik “mudik” dengan “pulang kampung”, saat awal muncul pernyataan yang berbeda terkait keputusan larangan mudik tahun 2021 antar Menteri, hal ini tentunya dapat membuat bingung masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

2. Kebijakan larangan tersebut terkesan mendadak. Sebagai contoh SE Menpan RB Nomor 7 tahun 2021 dikeluarkan mendekati hari H, sehingga kurang tersosialisasi dengan baik.

3. Kebijakan larangan bepergian/mudik tidak diikuti ketentuan teknis dan implementasi yang konsisten dan tegas di lapangan. Ada kesan pembiaran meskipun jelas sekali bahwa terjadi lonjakan mobilitas penduduk selama waktu larangan tersebut. 

"Tampak bahwa larangan bepergian/mudik selama pandemi Covid-19 tidak efektif sama sekali. Kebijakan larangan tersebut hanya terkesan formalitas semata," katanya. 

Menurutnya, diperlukan perbaikan dalam merumuskan kebijakan yaitu harus terpadu, komprehensif, terkoordinasi dan terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Ketentuan teknis segera dibuat dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan diimplementasikan secara konsisten, tegas dan serius. 

"Bagi yang melanggar dikenakan sanksi secara tegas. Khusus bagi ASN, seharusnya menjadi contoh, dan perlu dipertimbangan ketentuan yang extra ordinary dan tidak hanya mengacu kepada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, tapi harus ada ketentuan sanksi yang tegas dan masuk kriteria pelanggaran sedang-berat bagi ASN yang melanggar," terangnya.

Untuk larangan mudik tanggal 6-17 Mei 2021 kata dr.Yudhi, idealnya adalah semua transportasi publik dan kendaraan pribadi off selama tanggal 6-17 Mei 2021 itu. Selain meringankan tugas jajaran kemenhub dan kepolisian, juga menghemat biaya perasional pengawalan kebijakan. Jika idealnya tidak mungkin dilaksanakan, maka kebijakan larangan mudik diimplementasikan secara konsisten, tegas dan ada sanksi bagi pelanggar. (hen)

 

redaksi

No comment

Leave a Response