DPC AWI Banjarnegara Sayangkan Aksi Pengusiran Jurnalis Oleh Paspampres

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARA - Aksi pengusiran terhadap jurnalis yang akan melakukan peliputan di Kantor Wali Kota Medan viral di media sosial. Seorang oknum petugas kepolisian dan seorang pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang tengah berjaga di Kantor Wali Kota Medan terlihat mengusir seorang jurnalis perempuan yang sedang menunggu Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait pemberitaan. 

Dalam rekaman video tersebut, seorang jurnalis perempuan yang bertugas disalah satu media cetak dan online di Kota Medan sedang menunggu di depan kantor Balai Kota Medan bersama rekannya. Mereka tengah menunggu Wali Kota Medan Bobby Nasution keluar dari gedung Balai Kota Medan untuk dimintai konfirmasi. 

Peristiwa terjadi pada Rabu (14/04/2021) sore hari, saat mereka menunggu Bobby keluar dari Balai Kota, tiba tiba seorang petugas Satpol PP berpakaian lengkap datang menemui kedua jurnalis tersebut. Petugas lantas menanyakan alasan kedua jurnalis menunggu di depan Kantor Wali Kota Medan. Mereka menjelaskan bahwa di setiap pemberitaan harus dilengkapi konfirmasi yang berimbang, makanya mereka menunggu wali kota untuk konfirmasi. Namun, tanpa alasan yang jelas petugas Satpol PP mengusir keduanya dan meminta untuk pergi dari Balai Kota.

Tindakan pengusiran oleh petugas pengamanan dan paspampres sudah melebihi kewenangannya. Atas kejadian itu, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia Banjarnegara, Harmono, SH,MM, CLA CPL CMe angkat bicara dan mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh petugas pengamanan dan paspamres tersebut. 

“Tindakan oknum petugas pengamanan dan paspamres tersebut sudah melanggar undang-undang. Para jurnalis dalam bekerja telah dilindungi oleh undang-undang pers,” ujar Harmono.

Harmono yang juga pengacara ini berharap kepada aparat penegak hukum untuk bisa melindungi para jurnalis ketika melakukan peliputan di seluruh wilayah Indonesia. 

"Sejatinya,  wartawan memiliki Undang-Undang yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun dinilai masih jauh panggang dari api. Jurnalis adalah mitra pemerintah, maka aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap kerja para jurnalis,” tegasnya.(One/Jof/awi)

 

redaksi

No comment

Leave a Response