DPC AWI Banjarnegara Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor Bansos Covid-19

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARA -Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia(AWI) Banjarnegara,  Harmono, SH,MM,CLA,CPL.Med memberikan apresiasi kepada Lembaga Antirasuah yang baru, mengungkap korupsi dana bansos yang melibatkan Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari P Batubara, Minggu (06/12/2020)

Saat ditemui awak media di rumahnya Harmono yang akrab dipanggil bang Kecce ini berharap, apa yang pernah di sampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Corona (Covid 19), benar benar di buktikan.

“Saya angkat topi dan juga angkat jempol kepada ketua KPK jika akan menghukum mati bagi pelaku korupsi dana Covid, seperti yang pernah di ucapkan bulan Juli lalu di Gedung Transmedia. Saya harap benar benar komitmen dengan apa yang sudah di ucapkannya untuk menghukum MATI," ujarnya.

Harmono yang juga seorang Pengacara dan berpengalaman di beberapa organisasi penggiat anti korupsi ini memang sangat peduli dan perhatian dengan apa yang terjadi di negara ini. Dia juga mendukung upaya pemerintah membersihkan para pejabat yang berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

“Alhamdulillah, walaupun tidak secara keseluruhan, minimal saya sudah bisa membantu untuk negeri ini khususnya di daerah sendiri, "ujarnya.

Hal yang terpenting menurut Bang Kecce, dengan ditetapkannya Mensos sebagai tersangka tersebut, menjadi pelajaran bagi pejabat lain yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi covid-19 untuk mengeruk keuntungan.

"Sudah jelas ini dana untuk kepentingan masyarakat,  bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami kesulitan, ini sama halnya kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Apresiasi dan dukungan terus bergulir dari beberapa kalangan seperti ormas, tokoh serta masyarakat atas keberanian KPK dalam menindak sejumlah pejabat dengan harapan ada perbaikan sistem anggaran, sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara transparan.

“Saya berharap kepada masyarakat agar memberanikan diri melapor bila ada pejabat pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah yang melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.(Jof1/4rd)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response