Ditengah Kemarahan Internasional, Turki akan Kirim Pasukan ke Libya

 

Matamatanews.com, ANKARA—Ditengah meningkatnya kemarahan internasional atas upayanya mengajukan klaim atas luasnya Mediteriani Timur, Presiden Turki recep Tayyip Erdogan mengumumkan rencana untuk mengirimkan pasukan ke Libya.

Pemimpin Turki, yang bersekutu dengan Qatar dan jaringan Ikhwanul Muslimin,mengatakan bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen untuk mengirim pasukan ke Libya pada awal Januari mendatang ketika negara tersebut memulai kembali bisnisnya.

Erdogan mengatakan penggelaran itu atas permintaan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui-PBB pimpinan Fayez al-Sarraj, yang sedang berperang melawan pemerintah alternatif yang berbasis di kota Benghazi timur pimpinan Jenderal Khalifa Haftar.

Pernyataan itu menyusul sehari setelah Erdogan mengadakan pembicaraan dengan Kais Saied, mitra Tunisia-nya, di mana Erdogan mengatakan mereka setuju untuk mendukung pemerintahan Sarraj. Sarraj bergantung pada sejumlah besar milisi, termasuk kelompok-kelompok Islam dan teroris, yang dibentuk pada dan setelah pemberontakan 2011 terhadap diktator lama Muammar Qaddafi.

Jenderal Haftar melancarkan serangan untuk merebut ibukota Libya Tripoli pada bulan April dengan bersumpah untuk mengakhiri kekuasaan milisi yang mencakup kelompok garis keras yang terkait dengan Al Qaeda dan lainnya. Jenderal Haftar dilaporkan telah menerima dukungan dari sekutu internasional yang menentang ekstremisme dan Ikhwanul Muslimin.

Seperti dikutip  Al Arabiya dari dari kantor berita Reuters, menurut PBB, Turki telah memasok peralatan militer untuk pasukan yang setia pada GNA, termasuk tank dan drone.

Turki menandatangani perjanjian dengan Sarraj bulan lalu yang berupaya menciptakan zona ekonomi eksklusif dari pantai Mediterania selatan Turki ke pantai timur laut Libya. Yunani dan Siprus, yang telah lama memiliki perselisihan maritim dan teritorial dengan Turki, mengatakan perjanjian itu batal dan melanggar hukum laut internasional. Mereka melihatnya sebagai perampasan sumber daya sinis yang dirancang untuk mengacaukan pengembangan gas Mediterania Timur dan mengacaukan saingan.

Yunani telah mengusir duta besar Libya di Athena dan mengajukan pengaduan ke PBB. Siprus, tempat bagian utara pulau itu dipegang oleh Turki, telah mengajukan keberatannya sendiri. Pada pertemuan puncak 12 Desember, para pemimpin Uni Eropa mengeluarkan pernyataan "tegas" memihak negara-negara anggota Yunani dan Siprus.

Mesir dan Israel, yang telah banyak berinvestasi dalam eksplorasi energi di kawasan itu, khawatir dengan langkah Turki-Libya, yang dapat mengancam kemampuan mereka untuk mengekspor gas ke Eropa. Mesir menyebutnya "ilegal dan tidak mengikat," sementara Israel mengatakan bisa "membahayakan perdamaian dan stabilitas di wilayah itu.".(bar)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response