Dinas Pendidikan Diduga Salah Input Anggaran

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan pengusutan yang menjadi penyebab tunggakan pembayaran tagihan listrik sekolah di Jakarta Timur. Dinas Pendidikan diduga tidak memasukan anggaran listrik, akibatnya alokasi tidak tersedia.

Karena kesalahan tersebut, sebanyak 26 sekolah di Jakarta Timur tidak membayar tagihan listrik sebesar Rp 2,6 miliar. Waktu tunggakan bervariasi antara 3 bulan hingga 11 bulan, yang mengakibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus mencabut aliran listrik dari delapan sekolah.

Pelaksana tugas Gubernur Jakarta, Sumarsono mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukan tunggakan terjadi karena belum cairnya bantuan operasional pendidikan. Sumarsono menambahkan pegawai yang terbukti melakukan kesalahan saat menginput anggaran akan menerima sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemotongan tunjangan kerja atau tidak akan dipromosikan untuk kenaikan pangkat.

Sebenarnya Tagihan listrik sekolah di Jakarta sudah menjadi pembayaran rutin yang didanai dari bantuan dana operasional pendidikan yang berasal dari APBD. Guna mencegah hal tersebut terulang kembali, Sumarsono meminta Dinas Pendidikan agar memperbaharui skema pembayaran tagihan listrik.

Nantinya tagihan yang semula di bayar setiap bulan, maka kedepannya akan dibayar setiap awal tahun anggaran. Sementara untuk kekurangannya akan segera di lunasi pada akhir tahun anggaran. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response