Dinamika NKRI Selama Enam Tahun Dibawah Pemerintahan Presiden Jokowi

 

Matamatanews.com,  JAKARTA- Ada 3 negara adidaya yang menjadi patokan pemerintah yang sedang berkuasa di negara-negara di dunia dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara. Ketiga negara tersebut adalah Amerika, Rusia dan Cina yang masing-masing dikendalikan oleh kelompok terkuat di negaranya masing-masing. 

Amerika dikontrol para kapitalisnya yang Proxynya saat ini adalah Joe Biden, Rusia dikontrol oleh badan intelijennya yang Proxynya adalah Vladimir Putin dan Cina dikontrol Politbiro Partai Komunis Cina yang Proxynya tidak lain  Xi Jinping. 

Semua yang muncul di panggung utama adalah Proxy atau tepatnya adalah "Boneka Inteleknya Para Dalang" yang berada di belakang layar. Dalang-dalang ini ada yang ada di dalam negara terkait, ada juga yang di negara lain. Contohnya adalah negara-negara "Commonwealth" yang dalangnya ada di Inggris. Atau negara-negara Arab yang dalangnya ada Amerika, Rusia dan Cina. 

Bagaimana dengan Indonesia? Yang pasti Presiden Jokowi diakui oleh Megawati sebagai "Petugas Parta PDIP". Sedangkan dalang di belakang Megawati tidak muncul tapi sebagian elit kita tahu dalangnya tersebut. 

Para dalang besar tidak jelas hubungannya, tapi super dalangnya sama. Ada super dalang yang jahat dan ada super dalang yang baik. Umumnya semua Proxy yang ada di berbagai negara saat ini super dalangnya adalah yang jahat. Hal ini bisa dilihat dari kinerja para Proxy yang menjadi pecandu "Harta, Tahta dan Wanita". Sementara para pihak yang super dalangnya baik, mereka pasti tidak ikut dalam kompetisi dengan piala harta, tahta dan wanita, mereka berkompetisi mendapatkan Sorga setelah mati.

PENYEBAB HIRUK PIKUK DI INDONESIA SAAT INI.

Sepanjang harta, tahta dan wanita menjadi ajang rebutan para elit dan rakyat di Indonesia, selama itu pula hiruk pikuk selalu ada. Jadi jika kita masuk arena duniawi, kita wajib paham bahwa arena tersebut tidak akan tenteram, damai, teratur dan rapi. Jika pada suatu masa, di suatu negara dan dibawah pemerintahan tertentu mengalami keadaan yang aman, damai, adil dan makmur, maka hal tersebut pasti akan berakhir dan digantikan oleh keadaan yang tidak keruan. 

Sebaliknya jika suatu saat keadaannya hancur lebur, di saat yang lain bisa aman, damai, adil dan makmur. Contohnya saat perang dunia dulu, hampir semua negara Eropa yang terlibat perang hancur lebur, tapi sekarang keadaan mereka sangat baik dan aman Indonesia saat ini sedang sangat heboh, pertikaian pemerintah berkuasa vs kelompok anti pemerintah sangat seru. Proxy pemerintah berkuasa adalah Parpol, TNI, POLRI, Individu-individu, Ormas-ormas dan berbagai Institusi buatan pemerintah berkuasa. Sedangkan lawannya saat ini adalah kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang dibuat oleh katanya para oposisi. 

Pertarungan kelompok yang anti vs yang pro Presiden Jokowi ada di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari para elit dan kelompok tertentu yang masing-masing saling berlawanan. Secara nasional yang dianggap kelompok anti Presiden Jokowi adalah kelompok Habib Rizieq dengan Ijtima Ulama, Kelompok Gatot Nurmantyo - Din Syamsuddin dengan KAMI, Muhammadiyah dan lain-lain. Kelompok Parpol Oposisi dan semi oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Ummat, Partai Masyumi dan sebagainya. 

Jadi sangat wajar jika Indonesia jalan di tempat atau malah mundur di segala bidang, karena para pejabat dan top elit kita kerjanya hanya konflik, saling menghasut dan menghina, bahkan sampai saling bunuh.

KAPAN KITA MENJADI NEGARA YANG AMAN, ADIL DAN MAKMUR ?

Hanya orang-orang yg tidak silau oleh Harta, Tahta dan Wanita yang bisa hidup dengan tenteram, aman dan nyaman. Mereka adalah orang-orang religius yang hanya mengutamakan berbuat baik untuk semua mahluk-Nya. Sayangnya jumlahnya sangat sedikit, jadi sangat sulit NKRI yang serba duniawi ini dipimpin oleh orang-orang sholeh atau sholeha. (Abdurrahman Imbang  Djaja Chairul      adalah Ketua Lembaga Ekonomi Islam (LEI) dan Pengamat Ekonomi Islam)

redaksi

No comment

Leave a Response