Diduga Terpapar Suap Rp 26,5 Miliar, KPK Tetapkan Menpora Sebagai Tersangka

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap pengurusan proposal dana hibah dari kementerian yang dipimpinnya ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada tahun anggaran 2018 total senilai Rp 26,5 miliar.

“Menetapkan IMR (Imam Nahrawi) selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan MIU (Miftahul Ulum) selaku asisten pribadi Menpora sebagai tersangka, “ kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam  keterangan persnya di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019) kemarin.

Alexander  Marwata mengatakan, penetapan tersangka Imam Nahrawi merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

Menurut Alexander, Imam Nahrawi dijerat dengan pasal huruf a atau huruf b, atau pasal 12B atau pasal 11 UU No.31/1999 sebagaimana telah dirubah melalui UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tetang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 k esatu, jo pasal 64 pasal 1 KUHP.

Imam selaku Menpora bersama asistennya disebut tak hanya telah menerima uang miliaran rupiah, tapi juga meminta uang. Dalam rentang 2014-2018, Imam Nahrawi diduga telah menerima uang sejumlah Rp[14,7 miliar. Selain itu dalam rentang waktu 2016-2017, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp26,5 milar.

"Jumlah tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI [Komite Olahraga Nasional Indonesia] kepada Kemenpora 2018. Penerimaan tersebut terkait Ketua Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang terkait dengan jabatan IMR selaku Menpora," jelas Alexander.

Penetapan tersangka itu kata Alexander dilakukan setelah KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami proses penyelidikan. KPK juga menyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup. Mereka melakukan penyidikan dugaan suap terkait  dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya.

Seperti diketahui ,jauh sebelum Menpora di ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK nama Imam Nahrawi sering disebut-sebut dalam proses hukujm kasus suap hibah untuk KONI. Dalam penanganan perkara di KPK, lembaga tersebut kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan apabila sedikitnya telah memiliki dua alat bukti yang cukup. Peningkatan status ini biasanya diiringi dengan penetapan seseorang sebagai tersangka.

Dengan ditetapkannya Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap senilai Rp 26, 5 miliar, Imam menjadi menteri kedua di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang terjerat kasus korupsi, setelah sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham terseret dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 hingga berujung pengunduran dirinya dari Kabinet Kerja.(sam)

 

redaksi

No comment

Leave a Response