Diduga Terpapar DP Alih SPK Tak Kembali Seorang Oknum Polisi Akan Dilaporkan Ke Div.Propam

 

Matamatanews.com, BEKASI—Seorang oknum Polri dari Satuan Provos Brimob yang hingga Jum’at (28/4/2023) belum diketahui secara pasti tempatnya berdinas, dan diduga terpapar uang muka (DP) alih SPK tidak kembali akan dilaporkan Jamil (39) ke Divisi Propam Polri.

Dari keterangan yang ada, masalah ini muncul karena Jamil sebagai penghubung antara Minang (44), kerabat sekaligus pengusaha jual beli barang bekas di Bojong Koneng, Kecamatan Cikarang Barat dengan seorang oknum Polri, Aipda Pol SR.

Awalnya SR mengaku sebagai Presiden Commissioner PT.Anek Rantau Mandiri (PT.ARM), yang saat itu  akan menjual atau mengalihkan Surat Perintah Kerjasama (SPK) nya untuk mengangkut sampah yang masih bisa didaur ulang dari 9 pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

"Pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu, pak Minang mengatakan tertarik untuk menerima over alih SPK dari 9 pabrik tersebut, namun saat itu beliau mengaku hanya memiliki uang  Rp 50 Juta, dan uang itu sebagai uang tanda jadi atau DP peralihan SPK Pengangkutan Sampah Area di 9 Perusahaan tersebut, karena pak Minang yakin bila jenis sampah yang akan diangkut potensial maka sisa pembayarannya akan mudah beliau selesaikan nantinya, apalagi saat itu pihak SR mengetahui kondisi keuangannya pak Minang dan menyatakan siap memberikan kelonggaran waktu kala itu", ujar Jamil kepada awak media.

Jamil dan Edi rupanya  tetangga SR  yang saat itu bersedia menjadi saksi ketika Minang menyerahkan uang kepada SR, bahkan SR juga menjelaskan bahwa SPK itu dijual dengan harga Rp 250 juta. Karena saat itu Minang hanya memiliki uang Rp 50 juta,, maka uang tersebut dijadikan sebagai tanda jadi.Dan SR sendiri mengatakan sisanya yang Rp 200 juta bisa diserahkan kapan saja, kemudian ia memberikan kwitansi yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000.Untuk lebih meyakinkan SR memberikan kartu nama miliknya kepada Minang atas nama PT.ARM dengan jebatan Presiden Commissioner.

Gancang cerita, setelah Minang mengangkut sampah dengan total 1 truk CDD dan 3 mobil Carry dari 3 pabrik yang nilai kotornya bila dijual berkisar Rp 3 juta hingga Rp 4 juta belum termasuk potongan biaya operasional seperti BBM, man power dan lainnya, tiba-tiba  SR  mengabari bahwa Minang harus segera melunasi sisa pembayaran uang peralihan SPK. Minang terkejut bercampur heran, karena selain mendadak, permintaan SR tersebut sulit untuk dipenuhi.

Sejak saat itu SR secara sepihak membatalkan transaksi peralihan SPK dari 9 pabrik yang telah disepakati sebelumnya sekaligus melarang Minang untuk mengangkut sampah dari pabrik lagi

"Saya kan pengusaha kecil, Bang. Kalau saya mengajukan pinjaman atau kredit ke Bank sudah tentu butuh waktu, dan kita juga kan harus bisa memberi jaminan.  Pihak Bank pasti mempertanyakan dan meminta SPK apa saja yang saya miliki sebagai bukti kesanggupan saya mengembalikan pinjaman tersebut ke pihak Bank nantinya. Karena saat itu SPK belum diberikan SR kepada saya, meskipun saya mengajukan pinjaman ke Bank manapun, belum tentu disetujui oleh pihak BankOleh sebab itu terkait uang saya sebagai tanda jadi atau DP peralihan SPK tersebut telah dibatalkan sepihak oleh SR maka saya minta SR untuk segera mengembalikan sesuai kesepakatan bersama ketika itu", pungkas Minang.

Meski kedatangan awak media ke kantor PT.ARM telah diberitahu beberapa hari sebelumnya, namun SR tidak berkenan menemui, ia juga tidak merespon WA maupun menjawab sambungan telepon dari awak media saat akan dikonfirmasi terkait masalah yang membelitnya.Bukan itu saja, bahkan ketika awak media mempertanyakan pangkat dan tempat bertugas serta NRP nya selaku anggota Polri, SR memilih diam tak bergeming.

Terkait pemutusan sepihak yang dilakukan SR dan belum adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah DP peralihan SPK tersebut, kini Minang memberikan kuasa kepada Jamil untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum dengan cara melaporkan SR ke Divisi Propam Polri. (BBB)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response