Diduga Gunakan Surat Palsu untuk Pailit, Mantan Kepala LPD Adat Kelan Dilaporkan ke Polisi

 

Matamatanews.com, DENPASAR, BALI-Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal (Dit Reskrim) Polda Jawa Timur (Jatim) akhirnya menetapkan mantan Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kelan, I Kadek Andy Asmarajaya sebagai tersangka atas tuduhan dugaan menggunakan surat palsu untuk kepailitan termohon PT Bukit Inn Resort ( PT BIR) dan Ida Bagus Surya Bhuwana selaku pemilik.Tidak sampai disitu saja, pihak kepolisian juga telah menjebloskan warga Kabupaten Badung ini ke dalam penjara Polda Jawa Timur.

Penetapan Kadek Andy menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggunaan surat palsu kepailitan berawal dari laporan Ida Bagus Surya Bhuwana ke pihak kepolisian dengan Nomor : 127 /II/2020/UM/SPKT Polda Jatim, pada hari Selasa 11 Februari 2020 , pukul 14.00 WIB.Setelah dilakukan penyelidikan yang memakan waktu cukup lama dan ditemukan sejumlah bukti yang cukup, akhirnya pada  Rabu (7/10/2020) penyidik Dit Reskrimum Polda Jatim menetapkan status Kadek menjadi tersangka.

Surat penetapan I Kadek Andy Asmarajaya sebagai tersangka ditandatangani  Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dir Reskimum) Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto dengan Nomor : SP. Tap/51/X/Res.1.2/2020.

“Benar, mantan ketua LPD Desa Adat Kelan sudah jadi tersangka atas Pasal 263 ayat 2 KUHP dan sudah ditahan di Polda Jatim sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai sekarang,” jelas kuasa hukum pelapor, Jhon Korasa ,SH kepada awak media.

Jhon menjelaskan, bahwa kasus ini berawal pada bulan September 2016 lalu dimana melalui kuasa hukumnya diduga telah menggunakan 2 surat palsu, yaitu surat perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang tertanggal 27 Januari 2016 dan surat pernyataan hutang sekaligus  pemberian kuasa tertanggal 20 September 2016 untuk bukti permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan  termohon pailit Ida Bagus Surya Bhuwana dan PT. Bukit Inn Resort.

Diduga I Kadek Andy Asmarajaya mengetahui kedua surat tersebut palsu itu karena sebelum dibuat , surat tersebut dilakukan audit pada tahun 2013  oleh dirinya  selaku Kepala LPD Adat kelan yang baru atas laporan keuangan LPD adat kelan  saat Kepala LPD dijabat oleh I Ketut Bagiarta, SE. Hingga kemudian ditemukan 75 nasabah kredit macet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh I Ketut Bagiarta dengan total Rp 2.951.223.140.

Diluar dugaan, kredit macet nasabah atas nama Ida Bagus Surya Bhuwana selaku pelapor dan PT Bukit Inn Resort tidak ditemukan, namun ditemukan kredit macet atas nama Ida Ayu Setyawati (pribadi) sebesar Rp 700.000.000, adik pelapor untuk pertanggungjawaban I Ketut Bagiarta atas uang LPD Adat kelan.

“Dalam perkara ini, yang membuat surat palsu adalahg saudara Ketut Bagiarta dalamk Pasal 263 ayat 1 KUHP dan di Pengadilan Denpasar sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun ditahan di Rutan LP Kerobokan dan sudah selesai menjalani hukuman. Sementara Kadek Andy Asmarajay, dijadikan tersangka  dalam kasus menggunakan surat palsu dalam Pasal 263 ayat 2 dan saat ini ditahan di Rutan Polda jatim,” papar Jhon Korasa , lagi.

Kedua surat palsu itu isinya seakan I Ketut Bagiarta telah meminjam uang sebesar Rp 2.951.223.140. Diduga kepada LPD Adat Kelan untuk kemudian dimasukan dan atau dipergunakan ke dalam kas PT. Bukit Inn Resort dan untuk kepentingan PT.Bukit Inn Resor hingga seakan PT Bukit Inn Resort memiliki hutang kepada LPD Adat Kelan yang telah jatuh tempo.Padahal pelapor dan PT.Bukit Inn Resort tidak pernah meminjam uang kepada LPD Adat Kelan melalui I Ketut Bagiarta, sehingga Pelapor dan PT.Bukit Inn Resort dinyatakan pailit.

“Gara – gara LPD Desa Adat Kelan memakai surat palsu tersebut untuk menggugat dan mempailitkan PT.Bukit Inn Resort dan IB Surya Bhuwana diPN Niaga Surabaya, sehingga dinyatakan pailit. Dan hotel Jimbaran View tidak beroperasi sampai sekarang,” lanjut Jhon.

Sementara obyek perkara atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP : 127/II/2020/UM/JATIM, tanggal 11 Februari 2020, berupa surat perjanjian utang piutang dan pengakuan hutang, tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani I Kadek Andy Asmarajaya dengan I Ketut Bagiarta, surat pernyataan utang sekaligus pemberian kuasa, tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. I Ketut Bagiarta dan terhadap Ketut Bagiarta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 870/Pid.B/2018/PN.Dps, tanggal 6 November 2018 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dengan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan utang sekaligus pemberian kuasa dan satu berkas surat perjanjian utang piutang dan pengakuan hutang dan terhadap Ketut Bagiarta sendiri telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun.

"Karena pemakaian surat palsu tersebut terjadi di PN Niaga Surabaya (Locus Deliti), sehingga dilaporkan di Surabaya dan Polda Jatim yang menangani," pungkasnya.

Mau tahu apa bunyi pasal 263 KUHP ayat (1) dan ayat (2) hingga tersangka dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Timur? Inilah petikannya,  (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Biasanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat Pasal 263 ayat ( 2 } sebagai dakwaan “Subsidair” dari dakwaan “Primair” Ayat ( 1 ) Pasal yang sama.

Menurut yurisprudensi tetap, yang disebut “ Intellectuele Versheid “ atau pemalsuan secara intelektual itu termasuk dalam pengertian perbuatan membuat secara palsu sepucuk surat seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat ( 1 )  KUHP (Putusan HR 18 Juni 1988, W. 5577 ).* (sam/ril)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response