Diduga Ada Persekongkolan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan

 

Matamatanews.com.JAKARTA—Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak, melakukan penyelidikan terkait persekongkolan antara wajib pajak nakal yang melarikan aset ke Singapura dan bank di Negeri Singa. Investigasi berkaitan dengan munculnya pemberitaan mengenai rencana Singapura yang akan mempidanakan peserta program pengampunan pajak.

“ Saya tidak mengatakan kabar itu benar atau tidak. Saya mengarahkan intelijen untuk menyelidiki dugaan itu.” ujar Ken di kantornya.

Menurut pemaparan Ken, kabar itu ditembuskan oleh wajib pajak yang memiliki aset di Singapura. Namun ia tidak ingin mengikuti program amnesti pajak. Lantas ia memanfaatkan aturan perbankan Singapura sebagai dalih, seolah – olah akan melaporkannya ke polisi atau otoritas hukum.

“ Bank di Singapura memang diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report) sesuai ketentuan Financial Action Task Force.” ujar Ken.

Ken juga mengatakan keikutsertaann nasabah bank di Singapura dalam program amnesti pajak tidak akan berujung pada penyelidikan, “ Kalau mau ikut amnesti, bank tidak akan menanyakan dapat harta  dari mana.”

Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga 15 September tercatat mayoritas dana repatriasi berasal dari Singapura, sebesar Rp 14,09 triliun atau 76,14% dari jumlah total repatriasi. Dan harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp 103,16 triliun atau 74,51% dari jumlah total harta deklarasi luar negeri.

Menurut Jaksa Agung Prasetyo, Singapura tidak bisa mempidanakan peserta amnesti pajak, karena asal – usul uang atau transaksi wajib pajak hanya bisa diperkarakan di Indonesia, karena pemilik aset berasal dari Indonesia, dan kejadiannya pun di Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Singapura tak akan menghalangi program amnesti pajak. “ Saat di Laos (KTT ASEAN), Menteri Keuangan sudah menyampaikan ini ke Menteri Keuangan Singapura. Sama sekali tidak ada upaya meghamat.”

“ Calon peserta amnesti pajak tidak perlu takut , karena hanya hukum di Indonesia yang harus dijadikan acuan.” tegas Pramono.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan program pengampunan pajak bukan untuk melindungi perilaku ilegal. Tidak ada alasan bagi warga negara Indonesia, termasuk yang berada di Singapura, untuk takut ikut program ini.

“ Kalau wajib pajak ada halangan (dari negara tertentu), sampaikan kepada saya. Saya akan datangi pemerintah Negara itu.” tegas Sri Mulyani. (dit/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response