Dalam Sebulan Militer Myanmar Tewaskan 69 Warga Rohingya

 

Matamatanews.com, YANGON – Sekitar 70 orang tewas sejak militer Myanmar diturunkan ke negara bagian Rakhine, wilayah sebelah utara negeri itu. Myanmar menurunkan militernya ke wilayah perbatasan Banglades yang banyak dihuni warga Muslim, terkait dengan penyerangan terhadap seorang di pos perbatasan pada 9 Oktober silam.

Semenjak dikerahkannya militer ke kawasan itu, kekerasan semakin meningkat. Pada akhir pekan lalu, dalam baku tembak selama dua hari, tentara Myanmar menewaskan lebih dari 30 orang. Dalam peristiwa itu, untuk pertama kalinya militer Myanmar menggunakan helikopter serbu lengkap dengan senapan mesin.

Didalam akun facebook kantor panglima angkatan darat Myanmar menyebutkan terhitung dari 9 Oktober hingga 14 November, perburuan tersangka sudah menewaskan 69 orang Bengali dan 234 orang lainnya terluka. Bengali sendiri nama yang digunakan pemerintah dan aparat keamanan Myanmar untuk menyebut etnis minoritas Rohingya, yang keberadaannya tidak diakui pemerintah setempat.

"Tujuh prajurit, termasuk seorang perwira dan 10 polisi kehilangan nyawa," tambah akun Facebook itu. Angkatan darat Myanmar sangat merahasiakan operasi mereka di kawasan itu dan membantah laporan para aktivis yang menyebut tentara membunuh warg sipil, memperkosa perempuan, dan membakar rumah warga.

Para jurnalis dari dalam dan luar negeri serta pengamat independen, kesulitan untuk masuk kekawasan operasi itu guna melakukan verifikasi semua laporan pemerintah dan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar. Pernyataan Human Rights Watch (HRW) yang menyebutkan tentara membakar 400 bangunan di tiga desa berpenduduk etnis Rohingya juga dibantah oleh kantor panglima Angkatan Darat Myanmar.

HRW melengkapi laporannya dengan menggunakan foto satelit, namun Angkatan Darat Myanmar mengatakan “hanya” 227 bangunan yang terbakar itupun dilakukan etnis Rohingya yang ditujukan untuk mendiskreditkan tentara Myanmar. Kekerasan yang masih berlangsung di Rakhine menjadi ujian berat untuk pemerintahan Aung San Suu Kyi sekaligus mempertanyakan kemampuan pemerintahan sipil mengendalikan militer. [Did/Berbagai Sumber]

sam

No comment

Leave a Response