Hukum

share

  Matamatanews.com, JAKARTA—Meski Pansus DPR RI telah menyatakan batal demi hukum dan mendesak  Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat Hak Pakai No.450 atas nama Pemda NTT, namun hingga kini surat pembatalan tersebut belum juga dikeluarkan. Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap BPN yang hingga kini belum mengeluarkan Surat Pembatalan Sertifikat Hak Pakai bernomor 450 atas nama Pemda NTT, meski Pansus DPR RI telah merekomendasikan membatalkannya demi hukum.

share

  Matamatanews.com, TANGERANG—Hartanto Jusman, direktur PT.BSA  terduduk lesu ketika dirinya dijadikan pesakitan atas dugaan penggelapan uang sebesar Rp 7 miliar di Bank Mandiri Ki Samaun Tangerang, Banten, Jawa Barat. Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Hartanto Jusman, ia mengatakan bahwa uang perusahaan yang menjadi masalah masih tersimpan di bank Mandiri. “Uangnya ada di bank pak.” kata terdakwa ketika ditanya ketua majelis hakim DR I Ketut Sudira terkait bunga bank.

share

  Matamatanews.com, TANGSEL—Tampaknya niat dan rencana Endang Hadrian,SH,MH dan Asropi Setiawan, S.Pd.I untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah Tangerang Selatan akan menjadi kenyataan. Sebagai putra asli Tangerang Selatan, Endang yang berprofesi sebagai advokat dan Asropi selaku anggota DPRD Tangerang  Selatan  dari  Partai Amanat Nasional (PAN) rupanya memiliki jiwa sosial yang sama untuk membantu masyarakat  yang kurang mampu terutama yanag tersandung masalah hukum.

share

  Matamatanews.com, JAKARTA—Hiruk pikuk politik  pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif, dewan perwakilan  daerah, dan presiden secara langsung yang akan digelar pada  bulan April  mendatang diharapkan tidak menenggelamkan upaya  alih status Universitas Trisakti dari Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sejumlah sumber dan pegiat pendidikan yang ditemui media ini mengatakan, upaya  yang telah di diusung selama 16 tahun jangan tenggelam hanya karena adanya pesta demokrasi dan  hiruk pikuk politik.

Pages