Hukum
Merasa Kebal Hukum Pemalsu Tanda Tangan Keluarga Tomboy Masih Bebas Berkeliaran
Matamatanews.com, JAKARTA—Meski Pansus DPR RI telah menyatakan batal demi hukum dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat Hak Pakai No.450 atas nama Pemda NTT, namun hingga kini surat pembatalan tersebut belum juga dikeluarkan. Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap BPN yang hingga kini belum mengeluarkan Surat Pembatalan Sertifikat Hak Pakai bernomor 450 atas nama Pemda NTT, meski Pansus DPR RI telah merekomendasikan membatalkannya demi hukum.
Direktur PT.BSA Menuntut Keadilan
Matamatanews.com, TANGERANG—Hartanto Jusman, direktur PT.BSA terduduk lesu ketika dirinya dijadikan pesakitan atas dugaan penggelapan uang sebesar Rp 7 miliar di Bank Mandiri Ki Samaun Tangerang, Banten, Jawa Barat. Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Hartanto Jusman, ia mengatakan bahwa uang perusahaan yang menjadi masalah masih tersimpan di bank Mandiri. “Uangnya ada di bank pak.” kata terdakwa ketika ditanya ketua majelis hakim DR I Ketut Sudira terkait bunga bank.
Endang – Asropi Sepakat Dirikan LBH di Tangsel
Matamatanews.com, TANGSEL—Tampaknya niat dan rencana Endang Hadrian,SH,MH dan Asropi Setiawan, S.Pd.I untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di wilayah Tangerang Selatan akan menjadi kenyataan. Sebagai putra asli Tangerang Selatan, Endang yang berprofesi sebagai advokat dan Asropi selaku anggota DPRD Tangerang Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) rupanya memiliki jiwa sosial yang sama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu terutama yanag tersandung masalah hukum.
Jangan Biarkan Hiruk Pikuk Politik, Tenggelamkan Alih Status Usakti Menjadi Negeri
Matamatanews.com, JAKARTA—Hiruk pikuk politik pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif, dewan perwakilan daerah, dan presiden secara langsung yang akan digelar pada bulan April mendatang diharapkan tidak menenggelamkan upaya alih status Universitas Trisakti dari Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sejumlah sumber dan pegiat pendidikan yang ditemui media ini mengatakan, upaya yang telah di diusung selama 16 tahun jangan tenggelam hanya karena adanya pesta demokrasi dan hiruk pikuk politik.