BNPT Waspadai Paham Radikal

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) waspadai paham radikal yang diduga akan disebarkan oleh 47 jihadis asal Indonesia yang baru kembali dari Suriah dan Irak.

Matamatanews.com, JAKARTA —  Kamis (15/9/2016), dalam jejak pendapat antara BNPT dan Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Jakarta, Deputi Kepala BNPT bidang Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose mengatakan ada 47 jihadis asal Indonesia telah kembali dari Suriah dan Irak. Mereka dikhawatirkan akan membawa paham radikal yang akan diajarkan kepada masyarakat awam.

“Ada 47 jihadis yang kembali ke Indonesia, mereka itu fighter. Atas perintah presiden, kita lakukan pengawasan satu-satu. Untuk melakukan pengawasan ini diperlukan kerjasama, bukan hanya BNPT dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), namun melibatkan seluruh instansi.” ungkap Golose.

“Diketahui ada 531 jihadis asal Indonesia yang bertempur di Suriah dan Irak, mereka bergabung dengan Jabhat an-Nusrah maupun ISIS (Negara Islan Irak dan Suriah). Saat ini sudah 69 jihadis asal Indonesia tewas disana, termasuk putra dari mendiang Bom Bali I Imam Samudra yakni Umar Jundulhaq,” ujar Petrus Golose.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menjelaskan yang mesti dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana menerima para mantan kombatan itu, termasuk istri dan anak mereka. "Musti kita pikirkan ke depan itu adalah bagaimanan menerima mantan-mantan kombatan di sana, termasuk anak istrinya. Mereka sudah radikal, bagaimana penanganan di sini. Itu harus kita formulasikan," ujar Suhardi.

“BNPT sedang mengamati penyebaran paham radikal ini melalui media sosial, yang sangat mudah diakses oleh anak muda saat ini. Survey sebelumnya menunjukkan dari 139 juta pengguna internet di Indonesia, 64,7 persen adalah siswa SMA. Mereka menghabiskan waktu di dunia maya selama 181 menit dan di depan TV selama 134 menit,” tambah Suhardi.

Ketua Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI, Desmond Mahesa meminta BNPT menyusun roadmap atau standar operasi prosedur program pembinaan terhadap narapidana teroris, mantan teroris, keluarga dan jaringannya. "Dengan melibatkan pendekatan keilmuan, keagamaan dalam masyarakat dan pada khususnya di lapas-lapas dengan melakukan pembinaan, pengamatan dan pengawasan secara langsung dalam rangka penanggulangan terorisme dalam bingkai HAM," kata Desmond. [Did/Berbagai Sumber]

sam

No comment

Leave a Response