BAZNAS Uji Publik Terkait Pembentukan UPZ

 

Matamatanews.com, JAKARTA –Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berinisiatif melakukan uji publik. Hal ini terkait dengan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang nantinya akan dimasukan dalam peraturan perundang-undangan zakat sesuai amanat UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah No 14/2014.

Peraturan UPZ nantinya akan menjadi dasar hukum bagi Baznas untuk menjaring potensi zakat masyarakat. Utamanya individu di lembaga atau instansi pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, Pemda, perwakilan Indonesia di negara lain dan perusahaan swasta.

Ketua Baznas, Bambang Sudibyo menjelaskan hal itu merupakan tahap penyempurnaan draf peraturan UPZ. Uji publik yang akan dilaksanakan melibatkan Baznas Pusat, provinsi, kabupaten atau kota, pengelola UPZ yang telah ada serta calon UPZ, pemerhati zakat dan perwakilan kemeterian terkait.

“Untuk menyempurnakan perlu uji publik sebagai syarat dari Kemenkum dan HAM dalam menyusun peraturan perundang-undangan,” tutur Bambang.

Menurut hasil riset terakhir Baznas, poteni zakat mencapai Rp217 triliun yang diperoleh dari dua titik UPZ, diantaranya zakat perusahaan swasta Rp114,8 triliun dan zakat BUMN Rp2,40 triliun. Melalui UPZ diharapkan penghimpunan zakat dapat berjalan secara optimal.

“Selama ini untuk bisa menghimpun zakat dari perusahaan atau instansi pemerintah masih sulit. Dengan ini, target kami dari rumah tangga perorangan atau individu sekitar Rp140 triliun,” ungkap Bambang.

Selain sebagai rencana, strategi UPZ juga dapat dijadikan instrumen untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran zakat. (Adith/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response