Atas Nama Kemanusiaan, Sudah Saatnya Penjara Guantanamo Ditutup

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Desakan untuk menutup Penjara Guantanamo kini kencang disuarakan berbagai kalangan di Amerika Serikat, bahkan 75 anggota kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dikabarkan telah melayangkan surat yang isinya mendesak pemerintah Joe Biden untuk menepati janji menutup kamp penjara di Teluk Guantanamo.

Penjara Guantanamo kini dengan cepat berkembang menjadi mimpi buruk politik dan kemanusiaan.Keberadaannya pun terus menghantui masa kerja presiden-presiden Amerika Serikat pada pemerintahan berikutnya.

“Pengoperasian penjara yang berkelanjutan adalah noda bagi reputasi internasional kami dan merusak kemampuan kami untuk mengadvokasi hak azasi manusia dan supremasi hukum,” demikian bunyi surat yang dikirim pada hari Rabu (13/10/2021) lalu oleh David Harga, Adam Schifff dan Ilhan Omar dari Partai Demokrat Amerika Serikat untuk menekan Gedung Putih menutup fasilitas penjara terkenal tersebut.

“Kami menyadari bahwa menutup penjara akan memakan waktu, tetapi kami yakin waktunya telah tiba dengan kepemimpinan Anda.”

Seperti diketahui Joe Biden sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menutup penjara sebelum masa jabatan presidennya berakhir, namun sejauh ini jadwal tersebut belum disampaikannya secara terbuka kepada publik.

“Desakan penutupan penjara Guantanamo yang dilakukan para anggota Kongres dari Partai Demokrat Amerika Serikat itu patut diapreasiasi.Karena sejak masa pemerintahan George Walker Bush keberadaan penjara Guantanamo selalu menjadi polemik.Dan penjara Guantanamo menjadi salah satu penjara paling mengerikan bagi orang-orang yang dianggap teroris oleh pemerintah Amerika Serikat,” kata Muhammad Reza Putra, SH,MH,CILL, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana (Pusbakum SAW).

Penjara Guantanamo menurut Reza  adalah warisan buram atau mimpi buruk politik dan kemanusiaan yang ditinggalkan Presiden George Walker Bush kepada presiden penerusnya.

“Orang-orang yang dijebloskan ke penjara Guantanamo oleh pemerintah Amerika Serikat adalah orang-orang yang dianggap sebagai teroris dan mereka dianggap sebagai musuh internasional.Pelabelan terhadap agama menjadi momok Amerika Serikat sebagai penghalang bisnis besar mereka,terutama minyak dan penjualan senjata,” ucap Reza.

Karena lokasinya yang terpencil di pangkalan laut Amerika Serikat di Kuba, membuat penjara Guantanamo tidak terjangkau dan terpantau oleh pengadilan Amerika.Penjara yang memiliki pengamanan super ketat yang didirikan untuk para tersangka teroris berkebangsaan asing setelah serangan di New York dan Washington pada 11 September 2001 itu, kini menjadi simbol perang melawan teror Amerika karena di sana diterapkan teknik interogasi yang menurut para pembela hak azasi manusia menyerupai penyiksaan.

“Penjara Guantanamo itu dikenal dan diprotes banyak negara karena penyiksaan terhadap terduga teroris dengan label Islam diluar batas hak azasi manusia, dan Amerika sebagai adi kuasa yang selama ini mengklaim menjunjung tinggi HAM ternyata melakukan pelanggara hak azasi manusia internasional.Jadi kita apresiasi rencana Joe Biden untuk menutup penjara Guantanamo meski waktunya belum diumumkan ke publik,” papar Reza.

Meski sejauh ini pemerintahan Biden belum mengumumkan kepastian penutupan penjara Guantanamo, namun Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki pada bulan Februari 2021 lalu mengatakan bahwa menutup penjara  Guantanamo yang memiliki keamanan tinggi itu adalah tujuan dan niat dari pemerintahan Joe Biden.Bahkan Dewan Keamanan Nasional kabarnya juga telah meluncurkan tinjauan resmi penjara Guantanamo.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Amerika Serikat Llyoyd Austin  kepada Kongres mengatakan bahwa pemerintah tidak aka n menambah tahanan baru ke fasilitas penjara Guantanamo dan tengah berusaha untuk menutupnya.

“Bahkan di saat saat trgelap kita, kita harus selalulu menjunjung tinggi nilai-nilai inti Amerika termasuk menghormati supremasi hukum, proses hukum, dan hak azasi manusia, “kata Price dalam pernyataannya saat mengumumkan surat tersebut.

“Sudah saatnya kita bekerjasama untuk akhirnya menutup fasilitas penahanan Teluk Guantanamo.”

Seperti diketahui penjara di pangkalan angkatan laut Amerika di Teluk Guantano yang didirikan pada tahun 2002 dan pada puncaknya menahan 780 tahanan, namun setelah hampir dua dekade jumlah itu menyusut menjadi 39 tahanan, 10 di antaranya telah disetujui untuk dipindahkan ke negara lain.

Pada bulan april lalu, dua lusin senator mengirimkan surat kepada presiden Joe Biden,yang isinya menyebut penjara itu sebagai “simbol pelanggaran hukum dan pelanggaran hak azasi mansuai.”

Surat itu dikirimkan beberapa minggu setelah pemerintahan Biden memindahkan tahanan pertamanya dari pusat penahanan, yaitu pria asal Maroko bernama Abdul Latif Nasser yang telah ditahan selama hampir 20 tahun tanpa tuduhan, lalu Nasser dipindahkan ke negara asalnya.

Pemindahan itu langsung disambut berbagai kelompok hak azasi manusia, tetapi para advokat meminta Amerika untuk memastikan bahwa tahanan yang  dipindahakan ke berbagai negara asalnya dalam kondisi baik dan terjamin keselamatannya.

Beberapa tahanan yang meninggalkan penjara, seperti mantan penari balet Tentara Merah Ravil Mingazoz telah dikirim ke negara yang hukuman penjaranya lebih jauh ketat pengawasan dari asalnya.

Selain menyerukan penutupan penjara, anggota kongres asal Demokrat Amerika itu juga mendesak transparansi yang lebih besar dalam proses komisi militer untuk diproses secara online.Meski komisi militer telah dibentuk untuk mengadili individu karena prilaku melanggar hukum yang terkait dengan perang, tetapi Komisi Militer di Guantanamo telah dianggap sebagai pengadilan kriminal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Komisi militer yang didirikan pada tahun 2006,tampaknya tidak berjalan sesuai skejul yang direncanakan, mereka dianggap berjalan terlalu lambat  hingga para pengacara para tersangka mengeluhkan sikap pemerintah yangd ianggapnya sudah keterlaluan.

Para pengacara tersangka mengatakan bahwa para pejabat militer di  pangkalan angkatan laut Amerika telah membaca surat –surat para tahanan di Guantanamo terlebih dahulu, juga memasang alat pemantau diruang pertemuan antara pengacara dan klien.

Akses ke persidangan juga terbatas, satu-satunya akses untuk semua itu adalah melakukan perjalanan ke Teluk Guantanamo atau melihat mereka melalui monitor.

“Mengingat proses komisi yang begitu lambat, kami peraya bahwa transparansi akan bermanfaat ,” demikian bunyi salah satu isi surat yang dikirim anggota kongres asal Demokrat ke presiden Joe Biden.(bar/MEE/berbagai sumber)

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response