Atas Nama Kebebasan, Aksi Protes Itu Mencabik Kedaulatan

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya tersendiri, yang antara lain bermuara pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah.Dan menghabisi separtisme semata dengan operasi militer, juga sudah terbukti tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas.  Tetapi membiarkan separatis terus merongrong negeri ini juga semakin meminggirkan kewibawaan kita sebagai negeri yang berdaulat. 

Bukti bahwa gerakan separatis adalah gerakan yang hendak memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tampaknya semakin kasat dilihat. Lihat saja bagaimana Papua yang selama ini masyarakatnya dianggap penurut bahkan selalu mendapat prioritas perhatian pemerintah pusat, kali ini mereka berteriak dan menghancurkan sejumlah bangunan sekitarnya.

Meski tidak menggunakan perlengkapan perang lazimnya militer,, namun mereka bisa melumpuhkan bahkan mematikan lawannya dengan panah, dan semua itu terjadi dengan mulus seolah tanpa hambatan dan tak seorang pun yang mampu untuk mengantisipasinya.

Persoalan aksi massa yang berujung rusuh dan bentrok antara aparat keamanan dengan para pengunjuk rasa di Wamena maupun di Abepura pada akhirnya mencoreng muka Presiden dan mengancam integritas bangsa ini, dan beragam reaksi pun bermunculan. Benarkah integritas bangsa ini semakin memprihatinkan?

Sejumlah sumber yang ditemui menyatakan bahwa keberanian segelintir kelompok maupun individu untuk memisahkan diri NKRI merupakan akumulasi dari kelembekan tindakan pemerintah dalam menangani hal-hal yang menjurus separatisme  maupun subversib (jika masih diberlakukan).

“Padahal bila sudah menjurus ke pemisahan diri, sudah sepatutnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Ini menyangkut kedaulatan negara yang sudah tidak bisa ditawar lagi, dan pihak luar pun tidak berhak ikut campur dalam urusan dalan negeri,” tegas Imbang Djaja, pengamat politik dunia Islam dan pegiat bisnis urusan Timur Tengah dan Eropa yang banyak menyoroti persoalan separatis luar negari, ketika dimintai komentarnya. 

Menurut Imbang, pemisahan diri dari KNRI sudah merupakan tindakan makar yang tidak bisa ditolelir. “Pemisahan diri apapun judulnya adalah makar dan merongsong kedaulatan negara, dan sudah sepantasnya jika pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap semua organisasi, kelompok maupunperorangan yang merongrong kewibawaan negara.”

Lebih lanjut ia mengatakan,berkibarnya bendera  Bintang Kejora, semakin membuktikan bahwa separatisme bukan sekedar omong kosong melainkan cukup mengkhawatirkan.  Sudah saatnya jika semua pihak terpanggil rasa nasionalismenya bila keutuhan negara terancam keutuhannya.

” Ini tidak main-main, karena urusan pemisahan diri bukan lagi sekedar persoalan kecil, ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan negara kita yaitu NKRI.” Lanjutnya, dengan nada serius. Persoalan separatis adalah fakta bahwa bagi sebagian kalangan, NKRI belum final. Akan tetapi gerakan hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia semestinya tidak diberi  ruang, dan oleh karena itu harus dihadapi secara tegas.

Adanya tudingan bahwa aparat lamban dan kecolongan dalam aksi unjuk rasa yang berujung rusuh itu, Imbang tidak setuju dengan tudingan itu. Ia menilai apa yang dilakukan aparat dilapangan sudah sesuai prosedur, hanya diakui bahwa aparat masih ragu dalam bertindak.

”Menurut saya mereka sudah sesuai prosedur, hanya  masih ragu saja. Dan ini lebih dominan nuansa politisnya ketimbang yang lain. Tapi integritas bangsa ini harus dipertahankan meski nyawa sebagai taruhannya,” tambah Imbang yang ditemui di bilangan  Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (25/9/2019) kemarin.

Lebih jauh ia juga berharap bahwa semua pihak ikut peduli dengan berbagai gejolak yang muncul diberbagai daerah belakangan ini. Isu pemisahan diri dari NKRI sudah saatnya diwaspadai sebagai gerakan berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan. Menurutnya Imbang Indonesia punya hak untuk menolak pemisahan diri meski  harus berbenturan dengan persoalan Demokrasi ataupun Hak Azazi Manusia.

“Apapun alasannya Indonesia punya wewenang penuh dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negaranya, apalagi untuk memisahkan diri, itu sudah keterlaluan. Dan memang sudah sepatutnya jika luar negeri tidak ikut campur urusan Indonesia,” tegas Imbang.

Meski persoalan unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena dan Abepura bisa diatasi , namun keberadaan dan teriakan lantang petinggi OPM harus terus diwaspadai dan ditangani secara intens, detil, serta  penuh kehati-hatian. Karena bagaimana pun juga, keberanian sekelompok orang,individu maupun golongan yang berani melakukan protes di jalan-jalan maupun di ruang publik , itu merupakan akumulasi  rasa kecewa yang dipendam terus-menerus dari janji-janji yang sering dikumandang  sejumlah penguasa lokal mau pun pusat kepada masyarakat itu sendiri.

“Dan sejauh ini saya belum melihat pemerintah mampu mengatasi masalah masyarakat Papua dengan tuntas seperti yang diinginkan mereka. Saya melihat pernyataan yang dilontarkan para pejabat di pusat sekedar nina bobo saja, buktinya pernyataan bahwa di Papua sudah kondusif dan keadaan sudah pulih seperti sediakala,malah sebaliknya terjadi pembakaran dan rusuh seperti di Wamena maupun Abepura. Itu artinya kita gagal dalam mengelola kemarahan dan memahami keinginan mereka, sehingga kita semakin terbuka mempertontonkan ketidakmampuan kita dalam memanej persoalan,terutama keinginan masyarakat Papua,” kata Imbang.

Beranikah pemerintah menindak tegas para separatis seperti di Papua yang kini mulai merongrong kedaulatan Indonesia yang belakangan mulai berkoar dan berteriak ingin memisahkan diri dari NKRI? Kita lihat saja nanti, sejarah akan mencatatnya.(cam)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response