Aliansi Masyarakat Banyumas Tuding Bupati Bertanggungjawab atas Kasus Kebondalem

 

Matamatanews.com, BANYUMAS—Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas melakukan unjuk rasa di depan Gedung Satreskrim Polres Banyumas pada Kamis (26/09/19) pukul 11.00 kemarin, intinya mendukung langkah Polri dalam penanganan kasus Kebondalem yang berlarut larut. Massa yang mayoritas berpakaian hitam hitam tersebut sebelumnya berkumpul di lapangan Brobahan selanjutnya berjalan menuju gedung Satreskrim Jl. Merdeka Purwokerto dikawal personel Sabhara Polres Banyumas, Pol PP dan TNI.

Dalam orasinya koordinator demo Ahmad Yanuar Arifin menuturkan dirinya awalnya mengira persoalan tanah di Kebondalem telah selesai dan kembali menjadi milik Pemkab Banyumas. Nyatanya semenjak kedatangan team dari Mabes Polri yang kembali membuka tabir kelam Kebondalem seakan mengiformasikan bahwa kasus yang terjadi sejak tahun 1980 tersebut belumlah kelar.

Yanuar Arifin pun menceritakan kronologis kasus Kebondalem yang muncul sejak tahun 1980 silam. Awalnya Kebondalem merupakan pusat bisnis dan perdagangan terbesar di kota Purwokerto yang merupakan aset milik Pemkab Banyumas.

Dalam pengelolaan komplek Kebondalem menurutnya Pemkab Banyumas bekerjasama dengan pihak kedua yang terbagi dalam 3 perjanjian yakni perjanjian tanggal 22 Januari 1980, perjanjian 21 Desember 1982 dan perjanjian 7 Maret 1986. Perjanjian tahun 1980 dan 1982 Pemkab bekerjasama dengan PB Bali CV untuk membangun ruko sebanyak 51 unit. Perjanjian 7 Maret 1986 Pemkab bekerjasama dengan PT. Graha Cipta Guna (GCG) untuk membangun taman hiburan rakyat,  ruko dan lahan parkir. Ternyata PB Bali CV dan PT.GCG dimiliki oleh satu orang yakni Made Widiana.

Permasalahan yang timbul menurut Yanuar adalah ketika hak pengelolaan selama 30 tahun atas tanah Kebondalem berdasar perjanjian tahun 1980 dan 1982 telah selesai pada tahun 2012 dan  2014, nyatanya Pemkab Banyumas tidak dapat menguasai kembali ruko sebanyak 51 unit yang dibangun atas dasar perjanjian tahun 1980 dan 1982 itu. Hal itu dibuktikan dengan bukti kuitansi pembayaran sewa ruko atas nama Santoso Arif Prianto kepada PT.GCG pada tahun 2017.

Sementara Ketua Umum Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi Republik Indonesia (DPP Gebrak RI) SA Wibowo,SH mempersalahkan kemana dana sewa yang mencapai ratusan milyar apakah masuk ke rekening pengusaha atau pihak pihak lain yang seharusnya dana itu masuk ke kas daerah. Dia menuntut Bupati Banyumas ikut bertanggungjawab atas kasus kebondalem.

Menurutnya saat ini kasus Kebondalem tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri untuk mengungkap segala permasalahan yang ada di Kebondalem sehingga siapapun yang ikut bermain di dalamnya akan diproses secara hukum. 

" Permasalahan ini ditarik kesana kemari sehingga berhenti hanya untuk kepentingan sesaat tidak ada kepastian penyelesaian. Semua aset seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat Banyumas dan tidak ada lagi kesepakatan kesepakatan yang mencederai masyarakat Banyumas, " terangnya.

Wibowo menambahkan, munculnya angka angka di luar sepengetahuan anggota dewan tentang pembayaran atas putusan MA yang nilainya sebesar 22 milyar. Kemudian dengan APBD pada tahun 2017 disepakati nilainya 5.5 milyar tetapi menjadi angka 10.5 milyar, di saat mendekati tahun politik. Nilai tersebut telah dikeluarkan, permasalahannya menurut dia kemana uang 10.5 milyar apakah sampai ke rekening PT.GCG atau tidak. Inilah yang terjadi sehingga dirinya menuntut Bupati Banyumas bertanggungjawab atas kasus ini karena Kebondalem adalah aset rakyat.

" Atas nama Aliansi Masyarakat Banyumas kami mendukung Bareskrim Polri mengusut tuntas permasalahan Kebondalem dan kami menyerahkan petisi yang telah ditandatangani untuk kami serahkan ke Polri, " pungkasnya.Setelah satu jam melakukan orasi diikuti penyerahan petisi oleh Ketum DPP Gebrak RI ke Satreskrim Banyumas, massapun membubarkan diri.*(hen)

 

redaksi

No comment

Leave a Response