Aktivitas Perkebunan Karet di Jemaja Perlu Pengawasan Ketat Pemerintah Pusat dan Daerah

 

Matamatanews.com, ANAMBAS—Meski Bupati Anambas, Abdul Haris, pada 26 Oktober 2018 lalu telah mengeluarkan  surat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ), Tan Lam Eng di Tanjungpinang yang isinya memberikan izin untuk membuka perkebunan karet dan aktivitasnya di area hutan Kecamatan Jemaja, namunsejumlah warga Jemaja masih mempertanyakan izin rekomendasi tersebut.

Sejumlah sumber  dan warga Jemaja yang ditemui mengatakan, bahwa sejauh ini masih mempertanyakan izin rekomendasi terkait pembibitan di lahan sekitar empat hektare yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Jemaja.Menurut mereka, meski Bupati telah memberikan izin rekomendasi namun seluruh aktivitas perusahaan harus diawasi secara ketat oleh semua pihak yang berwenang agar isi hutan tidak terpangkas.

“Bila tidak diawasi secara ketat, kami khawatir perizinan tersebut disalahgunakan sehingga tiba-tiba isi hutan seperti kayu-kayu besar dibabat habis . Dan perlu diketahui  daratan Anambas sendiri tidak sampai dua persen dari keseluruhan wilayah kabupaten tersebut. Daratan yang sedikit ini ,memang sebaiknya jangan dijadikan lokasi perkebunan besar apalagi  sampai ribuan hektar. Untuk itu, kami berharap pemerintah mengambil langkah pencegahan yang cepat dan tepat, salah satunya melakukan pengawasan ketat dengan melibatkan seluruh unsur yang ada,baik pusat maupun yang ada di daerah sehingga perizinan tersebut berjalan sesuai peruntukkannya,” ungkap sumber ini kepada Matamatanews.com, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Sebenarnya bila dicermati isi surat rekomendasi Bupati Anambas, Abdul Haris tertanggal 26 Oktober 2018 lalu itu memiliki catatan khusus yang harus diperhatikan pihak perusahaan PT KJJ, yaitu :

1.Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi yang akan dilakukan oleh PT KJJ dengan catatan dilakukan pada lahan yang kosong/tidak memiliki kayu.

2.PT KJJ dalam melaksanakan aktivitas perkebunan karet wajib mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingat kewenangan kehutanan berada ditingkat provinsi.

3.Melaporkan perkembangan kegiatan investasi perkebunan kareta kepada Bupati Anambas secara berkala.

“Kalau dibaca secara seksama isi rekomendasi Bupati sudah benar, yaitu prinsipnya mendukung kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut dengan catatan dilakukan dilahan yang kosong atau yang tidak memiliki kayu. Selain itu Bupati juga menyatakan bahwa aktivitas perkebunan karet wajib mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena kewenangan kehutanan ada ditingkat provinsi.Dan saya yakin masyarakat setuju bila aktivitas perusahaan tersebut tidak merusak pohon atau hutan yang ada, sehingga peruntukkan izinnya sesuai.Yang di khawatirkan adalah aktivitas perizinan menyasar kepada lahan lain,yaitu penebangan pohon ,dan ini perlu pengawasan ketat dari banyak pihak,” kata, pengamat politik Islam dan pegiat bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa, Imbang Djaja yang ditemui dibilangan Sawangan,Depok, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Menurut Imbang, jika daratan Anambas tidak sampai dua persen dari keseluruhan wilayah kabupaten Jemaja,seharusnya pemerintah mengambil sikap tegas menolak menjadikan lokasi perkebunan besar itu hingga ribuan hektar.Dan sepantasnya bila Presiden Joko Widodo  meninjau ulang pemberian izin tersebut.

“Jika hanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sudah sepantasnya bila Presiden Joko Widodo Meninjau ulang perizinan tersebut,bahkan bila perlu membatalkan izin perkebunan itu.Karena kalau hanya ingin membuka hutan dan berkebun karet, rasanya cukup dengan meremajakan kebun-kebun warga saja tanpa harus membuka hutan dan menebang pohon, dan itu yang dikhawatirkan masyarakat dan banyak pihak sehingga aktivitas dan perizinanannya perlu diawasi ketat oleh semua pihak,” tegas Imbang.(cam)

 

redaksi

No comment

Leave a Response