4 Konsumen Perumahan Pesona Grand Karawang Resah, Rumahnya Masuk Dalam Daftar Lelang

 

Matamatanews.com, KARAWANG—Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah barangkali kalimat yang pantas disematkan kepada 4 konsumen perumahan Pesona Grand Karawang (PGK) di Jl.Manunggal VII Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Cerita mengenaskan ini berawal ketika PT.Satu Karya Cipta (PT.SKC) sebagai developer menawarkan rumah dengan berbagai tipe, seperti Bougenville 29/60, Jasmine 37/73, dan Tulip 45/90 pada tahun 2018.Gancang cerita ke empat konsumen itu sepakat memilih dan mengambil tipe Jasmine 37 dengan luas tanah 73 meter persegi yang angsuran per bulannya  dilakukan melalui BTN Cabang Purwakarta.

Seiring dengan waktu, kemudian aroma kurang sedap terkait status rumah tipe 37 dengan luas tanah 73 meter persegi yang telah disepakati para konsumen dengan PT.Satu Karya Cipta mulai muncul.Rani Nurbani, yang mewakili pihak marketing PT.Satu Karya Cipta menegaskan bahwa pihaknya tidak menampik bahwa  status rumah ke empat konsumen tersebut masih ada kendala.

Waktu itu, kata Rani, Koperasii Karyawan (Kopkar) PT.Pindodelli membeli 80 unit rumah dari PT.Satu Karya Cipta.”Tapi seiring jalannya waktu, rumah tersebut tersisa 27 unit.Awalnya sertifikat rumah dipegang developer yaitu PT.Satu Karya Cipta, namun tiba-tiba Bank Mandri datang menagih developer  dan mencari aset PT.Pindodelli karena ada  wanprestasi sekitar Rp 35 miliar,” jelas Rani kepada Dian dari Matamatanews.com, hari Jum’at (8/12/2023) lalu di Karawang.

“Nah, dari sisa 27 unit rumah itu maka dibuatlah kesepakatan, antara developer, pihak Pindodeli dan bank Mandiri meski tidak dinotariskan.Pihak Mandiri menunjuk developer dan Pindodelli  sebagai marketing untuk memasarkan dan menjualkan sisa 27 unit rumah tersebut.Tetapi sertifikat rumah kemudian diambil oleh pihak Bank Mandiri,” lanjut Rani.

Waktu itu, tambah Rani, setiap unit rumah harganya Rp 300 juta tapi cashback 120 juta ditujukan ke pihak Bank Mandiri melalui koperasi karyawan Pindodelli.

”Dan developer pernah membayar sebesar Rp 1,5 miliar ke Pindodelli untuk 8 unit rumah.Seharusnya hutang Pindodeli tidak dimasukkan dalam hitungan oleh pihak Bank Mandiri, dan sisa uang sebesar Rp.600 juta di Pindodelli seharusnya bisa untuk menutup sisa pembayaran ke pihak Bank Mandiri,” ungkap Rani.

Dengan adanya sengkarut antara developer, Pindodelli, dan Bank Mandiri, kini nasib ke empat konsumen yang telah menempati rumah tersebut terancam status kepemilkan rumahnya lantaran dalam waktu dekat pihak Bank Mandiri Kanwil Jawa Barat, Bandung akan melakukan proses lelang.

Menanggapi kasus yang terjadi terhadap ke empat konsumen di perumahan Pesona Grand Karawang yang kini terancam di lelang itu, praktisi hukum dan pegiat kebijakan publik Dr.Indrayana Mukti, SH, MH menyatakan bahwa apapun bentuknya, lelang itu tidak bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan dari pemiliknya meski dia memiliki pinjaman di bank, terlebih ini adalah konsumen yang semestinya diselesaikan antar pihak yaitu developer,pihak bank, dan koperasi itu sendiri.

“Kalau pun lelang bisa dilaksanakan, namun ke empat konsumen itu harus diberi perlindungan kejelasan dari para pihak, seperti mereka memberikan diskualifikasi dengan tidak menyertakan aset tersebut dalam lelang, terutama untuk ke empat rumah tersebut.Dan saya yakin, itu bisa dilakukan sejauh hanya empat rumah saja, jika proses angsuran mereka masih berjalan,” jelas Indrayana.

Di bagian lain, pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk kawasan Timur Tengah dan Eropa dari Teliksandi Nusantara (TELSRA), Imbang Djaja mengatakan bahwa kasus yang menimpa ke empat konsumen di perumahan Pesona Grand Karawang itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama antara  Bank Mandiri, Kopkar Pindodelli, Developer, dan Konsumen.

“Pertemuan itu perlu dilakukan untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut, karena menyangkut nasib dan status kepemilikan rumah konsumen itu sendiri.Karena angsuran bulanan ke empat konsumen itu masih berjalan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak developer, sehingga perlu diambil sikap bijak dalam persoalan satu ini. Seharusnya para pihak yang ada dalam kasus ini berani menjamin dan menyelesaikan kekahawatiran ke empat konsumen tersebut yang nasib status pemilikan rumahnya  sedang terancam, bukan sebaliknya saling lempar tanggung jawab,” ucap Imbang

Imbang menegaskan, sebaiknya kasus ini diteruskan atau dilaporkan ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kepala Staf Presiden (KSP) maupun Komisi XI DPR RI bidang Keuangan dan Perbankan di Jakarta agar mendapat perhatian serius.

“Kalau memang tidak selesai juga, sebaiknya dilaporkan ke presiden saja agar persoalan sengkarut ini bisa diselesaikan dengan tuntas, sehingga orang-orang yang kini tengah terancam nasib dan status kepemilikan rumahnya nyang akan dilelang bisa mendapatkan keadilan ,” seru Imbang.*(dian)

 

 

 

 

 

 

 

redaksi

No comment

Leave a Response