1.200 Tentara Indonesia Untuk Misi Perdamaian PBB

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan sejauh ini Indonesia telah mengirim 2.800 tentara yang terlibat dalam 10 misi perdamaian PBB. Indonesia sendiri memiliki target mengirim sekitar 4.000 tentara hingga 2019 mendatang. Saat ini Pemerintah Indonesia berencana mengirim 1.200 tentara tambahan sebagai bentuk kontribusi negara dalam menjaga perdamaian global.

“Pada 10 Oktober lalu, saya pribadi sudah bertemu sekitar 850 pasukan perdamaian dari Indonesia yang akan dikirimkan dalam misi United Nations Interim Force di Libanon (UNIFIL). 18 di antaranya tentara  wanita, “ ungkap Retno, pada peringatan UN Day ke-71 di Kantor Kemlu RI, Senin (24/10/2016).

Retno menuturkan bahwa Indonesia telah menempatkan pencalonan sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar Indonesia bisa memainkan peran dan tanggung jawab konstruktif lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia.

“Sudah ada beberapa negara aggota PBB yang telah menyatakan dukungannya bagi Indonesia dan kami berupaya terus meningkatkan dukungan itu,” ujar Retno.

Peningkatan kerja sama serta kontribusi antara Indonesia dan PBB penting untuk diperkuat lagi guna memaksimalkan berbagai agenda global seperti agenda pembangunan berkelanjutan atau 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs ialah sebuah agenda acuan pembangunan global bagi seluruh negara di dunia yang merupakan kelanjutan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Pelaksanaan SDGs berlangsung hingga 2030 mendatang.

Retno juga mengatakan kuatnya koordinasi antar negara dan PBB sangat berpengaruh dalam keberhasilan SDGs. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan beberapa langkah kongkret sebagai komitmen pelaksana SDGs. Indonesia telah menerapkan 17 tujuan dalam kerangka SDGs dalam rencana pembangunan nasional.

“Indonesia terus kembangkan petunjuk action plan secara nasional dan regional sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memaksimalkan pengimplementasi agenda SDGs dalam kebijakan nasional,” ucapnya. (Adith/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response