“Jika Perlu, Kami akan Memperjuangkan Sampai ke Presiden”

Matamatanews.com, JAKARTA—Berbagai kasus keumatan sepanjang tahun 2019 yang kini masih mangkrak penyelesaiannya , salah satunya adalah nasib para pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Sumatera Barat .Para pedagang pemilik kartu kuning korban kebakaran di pusat pertokoan atau perdagangan pasar atas yang terbakar pada 30 Oktober 2017 lalu itu, selain nasibnya belum jelas, kini dihadapkan lagi dengan pengumuman yang diterbitkan Kadis Pasar tertanggal 11 Okrtober lalu agar para pemilik kartu kuning untuk secepatnya melakukan daftar ulang terhitung 14 Oktober hingga 30 Oktober.

Sudah jatuh tertimpa tangga, ungkapan itu barangkali yang tepat disematkan para pedagang Pasar Atas Bukittinggi yang kini tengah berteriak mencari keadilan atas nasib mereka. Jangankan diselesaikan secara baik, transparan, dan akuntabel, penyelesaian kasus yang membuat para pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi ini justru diambangkan seakan diremehkan untuk tidak diselesaikan,atau bahkan sengaja akan dijadikan misteri sepanjang masa.

Untuk mengetahui lebih rinci persoalan yang dihadapi para pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Sumatera Barat, Matamatanews.com mewawancarai  Yulius Rustam, 66 tahun, Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas, Bukittingi, Sumatera Barat, pada Senin (21/10/2019) lalu. Berikut petikannya :

Kenapa kasus Pasar Atas  sejauh tidak jelas penyelesaiannya

   “Karena Pihak Pemko tidak mau bermusyawarah dengan pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittingi tahun 2017 (otoriter)”

Menurut  Anda, pelanggaran hak apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi hingga para pedagang di Pasar Atas merasa terdzalimi nasibnya? Terkait dengan harga kios yang dianggap terlalu mahal atau terkait status hak atas tanah diklaim sepihak oleh Pemko?

   “Hak kepemilikan toko yang akan dihilangkan secara sepihak oleh Pemko (Pemerintah Kota ) Bukittinggi. Pemko meruntuhkan bangunan bekas kebakaran tanpa musyawarah dengan pedagang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tanpa persetujuan DPRD Kota Bukittinggi.Penampungan sementara untuk pedagang tidak layak pakai sehingga sebagian besar pedagang

tidak dapat memanfaatkannya.Tentang harga kios belum ada pemberitahuan.Pada awalnya status tanah adalah milik Pasar Serikat 40 Nagari (desa) berupa Tanah Ulayat 40

Nagari, kemudian diklaim secara sepihak oleh Pemko dan BPN Bukittinggi, sehingga terlahir Sertifikat atas tanah Pasar Atas (18.000) dengan nomor 21, bulan Februari 2018.

Menurut Anda sebaiknya bagaimana penanganan kasus para Pedagang Pasar Atas  sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak, setidaknya ada win win solution antara para pedagang dan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Walikota.

   “Sebaiknya Pemko mempunyai niat dan rencana yang terbaik terhadap pedagang korban kebakaran serta melihat pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Atas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan peradaban budaya tokoh Bukittinggi.”

Menurut Anda apakah pemerintah, dalam hal ini Walikota sadar bahwa kebijakan yang digulirkan terutama terkait dengan Pasar Atas tidak berpihak kepada para pedagang hingga menimbulkan gejolak di masyarakat?

   “Menurut saya, Walikota sadar bahwa kebijakannya merugikan dan tidak berpihak kepada para pedagang, hanya saja Walikota mempunyai sikap yang angkuh dan sombong sehingga Walikota berbuat secara sewenang-wenang dengan mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku di tengah tengah masyarakat pedagang Pasar Atas Bukittinggi.”

Apakah dalam penanganan kasus Pasar Atas ada unsur tekanan atau intimidasi terselubung yang dilakukan pihak tertentu yang dampaknya membuat cemas atau khawatir para pedagang?misalnya ada, dalam bentuk apa, selebarankah atau surat pemberitahuan yang isinya bernada ancaman atau keputusan sepihak?

   “Ada penekanan yang dilakukan Walikota melalui Kepala Dinas, Koperasi, UKM,Perdagangan, dalam bentuk  Pemberitahuan yang sifatnya penekanan, intimidasi,ancaman terhadap para pedagang Pasar Atas Bukittinggi yang sangat merugikan pedagang.”

Apa yang akan dilakukan para pedagang Pasar Atas jika Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Walikota tetap melakukan kebijakannya meski kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat terutama para pedagang? Melakukan aksi demokah, atau sebaliknya melakukan perlawananan hukum?

    “Langkah yang akan ditempuh pedagang adalah: (a)  melakukan audiensi ke DPRD Kota Bukittinggi,(b) akan melakukan perlawanan hukum terhadap Walikota Bukittinggi, (c) Tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan demo untuk mendapatkan mendapatkan Keadilan bagi Pedagang, (d) Jika diperlukan kami akan memperjuangkan sampai ke Presiden.”

Menurut Anda apa yang membuat kasus ini berjalan di tempat seakan tidak ada penyelesaian atau titik temu, bahkan terkesan diabaikan?

    “Kasus ini berjalan ditempat disebabkan oleh :1-Walikota tidak mau bermusyawarah dengan pedagang serta lembaga pemerintahan yang terkait.2.Walikota tidak mau mendengarkan keluhan para pedagang.3.Walikota tidak mau menangani secara langsung masalah Pasar Atas hanya memanfaatkan Dinas Perdagangan sebagai corong sehingga terkesan Walikota tidak bertanggung jawab.”

Bagaimana jika aspirasi para pedagang tidak dengar oleh pihak Pemkot dalam hal ini oleh Walikota karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum? Tindakan apa yang akan dilakukan para pedagang bila aspirasinya ditolak atau tidak ditanggapi?

“Walikota tidak menanggapi aspirasi, kami akan melakukan : upaya perlananan hukum sampai ke tingkat tertinggi.”

Menurut Anda seriuskah para anggota dewan (DPRD) menangani atau menanggapi keluhan atau Aspirasi para pedagang Pasar atas terhadap kasus ini? Sudahkah para anggota dewan menjadikan kasus ini sebagai prioritas kerja mereka untuk dituntaskan sebelum akhir 2019, pada Desember mendatang?

“Anggota DPRD Periode 2014-2019 sangat tidak menanggapi keluhan pedagang, namun anggota DPRD periode 2019-2024 Audiensi kami yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober  2019 lalu ada mendapatkan respon positif, kami harapkan ke depannya akan lebih peduli terhadap pedagang.”

Benarkah kebijakan yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Walikota bermuatan politis atau ada kepentingan pihak ketiga yang menitipkan pesan bisnis didalamnya hingga kebijakan tersebut menimbulkan penolakan dari para pedagang karena dianggap tidak berpihak kepada keadilan terutama para pedagang itu sendiri?

   “Berdasarkan kebijakan Walikota selama ini: (a) pembangunan Pasar Atas selama ini dijadikan alat untuk pencitraan diri Walikota Ramlan Nurmantias.(b) diduga ada usaha atau upaya memperkaya diri kelompok dan persero.”

Menurut Anda, sadarkah pemerintah kota (Pemkot) bahwa kebijakan yang digulirkannya menimbulkan gejolak atau penolakan dari para pedagang karena tidak memiliki rasa keadilan dan bahkan terkesan memaksakan kehendak?

   “Walikota RN sangat tidak peduli terhadap nasib para pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, dibuktikan selama ini kebijakan Walikota RN yang selalu merugikan pedagang Bukittinggi.”. (cam)

redaksi

No comment

Leave a Response